WowKeren - Kasus positif di Jawa Timur masih menjadi sorotan, terlebih lagi di ibu kota provinsi, Surabaya. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim menilai jika Surabaya perlu meningkatkan kedisiplinan.

Ketua IDI Sutrisno menilai jika meningkatkan kedisiplinan ini lebih penting daripada menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menurutnya, PSBB tidak perlu lagi diperpanjang meskipun jumlah kasus masih tinggi.

Menurutnya, akan lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Misalnya seperti memakai masker, mencuci tangan, dan mengedepankan jaga jarak satu sama lainnya.

"Jadi menurut saya yang paling penting adalah kedisiplinan masyarakat," kata Sutrisno, Minggu (21/6). "Walaupun ada PSBB tapi masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan, ya, sama saja."

Sebab, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah. Hal itu didapat dari hasil evaluasi epidemiolog, kepolisian, juga kalangan independen.

Tak pelak, kasus di Surabaya kian meningkat. Bahkan jumlah kematian akibat COVID-19 telah melampaui Jakarta. "Hal itu lah yang bikin kasus ini terus naik mendekati Jakarta. Bahkan kematian lebih tinggi daripada Jakarta," lanjutnya.

Lebih jauh, Sutrisno meminta agar pemerintah kabupaten/kota di Surabaya Raya lebih gencar dalam melakukan rapid test massal. Begitu pula dengan tes PCR. Hal itu guna melakukan tracing sedini mungkin.

"Kuratif dan perawatannya juga harus bagus. Tracing (pelacakan) juga harus efisien dan tepat," lanjut Sutrisno. "Dengan itu nanti baru bisa mengatasi angka kasus yang terus naik. Jadi bukan PSBB."

Sementara itu, di lain sisi, adanya kampung tangguh juga harus dimaksimalkan. Hal ini dinilai sangat efektif untuk mengedukasi masyarakat. Ia yakin cara ini bisa memberikan hasil karena memungkinkan para tokoh masyarakat untuk melakukan edukasi secara langsung.

"Gerakan dari unit terkecil, mulai RT, RW, dan kampung, kalau bisa diefektifkan. Saya yakin berhasil," lanjut Sutrisno. "Para tokoh lokal harus berani mendisiplinkan warga dan melarang orang keluar masuk dengan bebas dan melarang kumpul-kumpul."