Anggaran yang disalurkan melalui program-program pemerintah memang dimaksudkan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak ekonomi namun hanya bersifat sementara.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 14 Juli 2020 - 17:26 WIB
WowKeren - Pemerintah telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit selama masa pandemi COVID-19. Dana itu dipergunakan untuk memberi berbagai macam stimulus dengan harapan agar roda perekonomian tetap berjalan.
Anggaran tersebut disalurkan untuk menyediakan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, hingga kebijakan relaksasi bagi dunia usaha. Kendati demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui jika anggaran sebanyak Rp 695 triliun yang disiapkan pemerintah tidak akan mampu menjamin pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Anggaran yang disalurkan melalui program-program pemerintah memang dimaksudkan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak ekonomi. Namun, tak dipungkiri jika bantuan itu hanya bersifat sementara.
"Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar baik untuk penyediaan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai kebijakan relaksasi dan stimulus bagi dunia usaha yang totalnya saat ini mencapai Rp 695 triliun," kata Ma'ruf, Selasa (14/7). "Bukan berarti itu sudah menjamin pulihnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat."
Pada kuartal pertama dan kedua di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif. Oleh sebab itu, pemerintah mengupayakan segala cara agar agar perekonomian Indonesia membaik di kuartal berikutnya.
Ma'ruf menyebut hal ini dilakukan dengan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Langkah ini bertujuan untuk terus menjaga agar ekonomi tidak semakin terpuruk sambil menekan penyebaran virus agar tetap terkendali.
"Namun harus tetap dibarengi dengan upaya mengendalikan penularan COVID-19," terang Ma'ruf. "Langkah ini ditempuh dengan maksud agar penyebaran virus tetap terkendali dan ditekan, tetapi kehidupan ekonomi tidak makin terpuruk."
Sementara itu dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Komisi X DPR RI hari ini, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani memaparkan total kerugian di sektor restoran dan perhotelan bisa mencapai Rp 70 triliun.
Pemerintah memang telah memberikan sejumlah stimulus untuk industri pariwisata. Namun, hal itu dinilai belum cukup efektif untuk menutupi kerugian akibat pandemi corona ini.
(wk/zodi)
