Utang Negara Kembali Disorot, Sri Mulyani Minta Publik Tak Beri Stigma Negatif
Instagram/smindrawati
Nasional

Utang merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang diperlukan dalam mengelola keuangan negara, terutama jika penerimaan lebih besar dibanding belanja.

WowKeren - Utang luar negeri RI kembali menjadi sorotan. Bank Indonesia telah mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei mencapai 404,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.868 triliun.

Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara. Ia meminta agar masyarakat tidak serta merta memberikan stigma negatif terhadap jumlah utang luar negeri Indonesia.

Sebab selama ini, masyarakat kerap bersikap sensitif soal utang. Yang mana menurutnya, hal-hal semacam ini tidak sebaiknya dilakukan. Ia menilai jika wajar ada perdebatan argumen mengenai kebijakan utang, namun tak baik jika hal itu kemudian melahirkan rasa benci.

"Saya ingin menyampaikan, kadang-kadang masyarakat kita sensitif soal utang. Menurut saya, tidak bagus juga," kata Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram miliknya, Sabtu (18/7). "Karena kalau kita mau bicara tentang policy (ketentuan) utang, ya kita bisa berdebat, jangan pakai benci dan menggunakan bahasa kasar."


Utang merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Yang mana, langkah ini diperlukan dalam mengelola keuangan negara, terutama jika penerimaan lebih besar dibanding belanja-belanja pemerintah.

Belanja pemerintah dilakukan di banyak sektor. Tak hanya untuk membangun infrastruktur yang meliputi bidang pendidikan, sanitasi, telekomunikasi hingga transportasi, belanja negara juga diperlukan di sektor kesehatan serta bantuan sosial.

Sri menegaskan tidak ada masalah jika satu negara memutuskan untuk mengutang ke luar negeri. Apalagi jika tujuannya untuk kebaikan dalam membangun bangsa itu sendiri.

"Kalau begitu kita perlu utang? Ya utangnya untuk apa dulu," lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. "Kalau untuk membuat infrastruktur kita baik (utang produktif), supaya anak-anak bisa sekolah dan tidak menjadi generasi yang hilang, ya tidak ada masalah."

Dengan kata lain, utang adalah hal yang wajar. Yang mana kebijakan ini tak hanya dilakukan oleh negara berkembang, negara maju sekalipun juga tak menjamin bebas dari yang namanya utang. "Itu pilihan kebijakan," ujarnya.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts