Para pekerja tempat hiburan malam di Kota Bandung menuntut agar pemerintah daerah segera membuka kembali karaoke, pub, dan tempat-tempat lainnya yang ditutup karena pandemi corona.
- Bertilia Puteri
- Senin, 03 Agustus 2020 - 18:09 WIB
WowKeren - Ratusan pekerja hiburan malam melakukan aksi damai di depan Gedung Balai Kota Bandung, Jawa Barat, pada Senin (3/8). Dalam aksi damai tersebut, mereka menuntut agar pemerintah daerah segera membuka kembali karaoke, pub, dan tempat hiburan malam lainnya.
Diketahui, tempat hiburan malam terpaksa ditutup imbas pandemi corona (COVID-19). Menurut salah seorang pekerja tempat karaoke yang bernama Winni, ia tidak mendapat kompensasi apa pun dari pemerintah selama tempat kerjanya ditutup.
"Gaji enggak dapat, enggak ada kompensasi apa pun. Mereka menjanjikan akan ngasih perbulan Rp 600 ribu itu per tiga bulan tapi sampai sekarang tidak ada," ungkap Winni dilansir Suara. "Anak juga kan di rumah walaupun enggak (belajar) di sekolah, tapi kan tetap pihak sekolah itu meminta untuk biaya apa gitu kan."
Tuntutan para pekerja hiburan malam Kota Bandung ini lantas ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Ridwan, pihaknya kini masih mengkaji protokol kesehatan di tempat hiburan, namun ia tak memberi penegasan kapan pembukaan kembali dilakukan.
"Ya, jadi kita sedang melakukan kajian dulu karena COVID ini banyak beredarnya di ruang-ruang yang pengap, yang aliran udaranya tidak ada jendela," jelas Ridwan di Bandung. "Nah, memang hiburan malam rata-rata seperti itu, AC-nya sentral, orang ngobrolnya banyak terus kalau karaoke dia nyanyi- nyanyi kan sehingga protokol itu sedang kita siapkan."
Sementara terkait para pekerja hiburan malam yang terdampak pandemi corona, Ridwan mengaku pihaknya telah menyiapkan bantuan sosial atau bansos. Menurut sang Gubernur, ada kuota sekitar 20 persen dari yang telah terdaftar bansos.
"Jadi kalau mereka belum dapat maka mereka bisa mendapat akses di teori yang 20 persen untuk mengakomodasi mereka yang tidak terdaftar di tahap pertama, jadi saran saya nanti Pak Sekda bisa koordinasi," pungkas Ridwan. "Jawabannya hanya dua, sebelum ada keyakinan bahwa itu aman, memang kita tidak mau ambil risiko. Kalau kompensasi ekonominya tentunya survival secara bantuan pemerintah bisa kita siapkan dan memang sudah kita siapkan."
(wk/Bert)
