Sri Mulyani menceritakan pengalamannya ketika pertama kali menjabat sebagai Menkeu. Kala itu, terjadi antrean panjang di semua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 26 Oktober 2020 - 13:33 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara mengenai proses pencairan anggaran negara di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Ia mengakui jika proses itu sangat kental dengan praktik yang dilarang seperti percaloan dan sogok-menyogok.
Teknik percaloan dan sogok menyogok sudah lumrah terjadi di lingkungan Kemenkeu sebelum adanya UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Lahirnya Dirjen Perbendaharaan menjadi titik awal reformasi perbendaharaan RI.
"Sejak 2003-2004 itu, sudah 16-17 tahun lalu, fungsi perbendaharaan negara telah dilaksanakan dan didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan," kata Sri saat menjadi pembicara kunci dalam sebuah webinar, Senin (26/10). "Jadi lahirnya Dirjen Perbendaharaan menjadi titik awal reformasi perbendaharaan di Republik Indonesia."
Pada saat itu, Dirjen Perbendaharaan banyak melakukan inovasi maupun modernisasi. Selain itu, mereka juga memperbaiki tata kelola dalam rangka meningkatkan reputasi dan kredibilitas.
Ia juga menceritakan pengalamannya ketika pertama kali menjabat sebagai Menkeu pada 2005 silam. Kala itu, terjadi antrean panjang di semua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kondisi inilah yang melahirkan calo dan praktik sogok menyogok.
"Kalau saya lihat semua di kantor-kantor perbendaharaan waktu itu banyak sekali orang antre bawa map," jelas Menkeu. "Kemudian muncullah calo-calo untuk bisa mencairkan anggaran."
Hal semacam inilah yang membuat munculnya reputasi buruk di lingkungan Kemenkeu. "Sehingga reputasi kalau mau pergi dan mengurus pencairan anggaran anda perlu untuk membawa map yang isinya sebetulnya uang sogokan," kata wanita yang akrab disapa Ani itu.
Berangkat dari sini, Kemenkeu pun segera melakukan reformasi. "Kita tidak pernah tahu ada di urutan berapa, sehingga tidak ada kepastian pelayanan dan perbaikan pelayanan. Itu titik awal kita waktu kita melakukan reformasi perbendaharaan," tambahnya.
Selain melakukan front office, pihaknya juga mengedepankan otomatisasi dalam melayani masyarakat. "Front office dilakukan untuk memberikan pelayanan yang transparan, orang hadir dan tidak diketemukan dengan middle dan back office, itu cara pertama untuk mulai membersihkan calo-calo anggaran," ujarnya.
(wk/zodi)
