WowKeren - Pemerintah berkewajiban menyisihkan sedikitnya 20 persen dari anggaran belanja untuk dana pendidikan. Untuk anggaran tahun 2021, kemungkinan dana untuk sektor pendidikan akan mengalami kenaikan.

Bahkan totalnya diperkirakan akan setara dengan pembangunan Ibu Kota Baru (IKN). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan jika hal itu sejalan dengan isi konstitusi amendemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN maupun APBD.

Dengan begitu masyarakat bisa menikmati pelayanan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Di tengah pandemi ini misalnya, pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan 20 persen atau setara dengan Rp 547 triliun, dan akan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar Rp 550 triliun.

"APBN 2020 belanjakan dana pendidikan Rp 547 triliun dan tahun depan Rp 550 triliun," kata wanita yang akrab disapa Ani tersebut saat menjadi pembicara di acara Studium Generale 2020: Rekacipta Generasi Muda Menuju Indonesia Emas secara virtual, Senin (2/11). "Rp 550 triliun itu kayak anggaran buat Ibu Kota baru lho."

Diketahui, tren kenaikan belanja pemerintah di tengah pandemi COVID-19 membuat anggaran pendidikan juga ikut naik. Dengan dana yang cukup besar ini, Ani berharap pendidikan di Indonesia mampu menumbuhkan generasi penerus bangsa atau SDM yang mumpuni. Ia kemudian menyinggung soal Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

"Kalau ditanyakan output-nya itu menghasilkan quality atau result tidak? That's another thing," lanjutnya. "Anda yang sudah masuk LPDP anda harus menjadi generasi yang sensitif terhadap result dan quality. Ini bukan soal output tetapi outcome."

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Dana tersebut berasal dari APBN dan proses Public Private Partnership atau investor.