Dengan dilayangkannya surat teguran tersebut, Gubernur Ridwan Kamil berharap Pemkab Bogor mengevaluasi penegakan kedisiplinan di masa pandemi virus corona (COVID-19).
- Bertilia Puteri
- Senin, 23 November 2020 - 20:02 WIB
WowKeren - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melayangkan surat teguran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait kerumunan Imam Besar FPI Habib Rizieq. Diketahui, kerumunan terbentuk kala Habib Rizieq mendatangi esantren Alam dan Agrokultural Markas Syariah FPI yang terletak di Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Jumat (13/11) lalu.
"Surat teguran sudah ditandatangani," terang Gubernur yang akrab disapa Emil tersebut, Senin (23/11). Menurut Emil, sanksi memang harus diberikan secara bertahap sesuai peraturan yang ada, mulai dari lisan, surat teguran, sanksi administratif hingga denda.
"Karena urutan sanksi di Pergub kami kan ada teguran, sanksi administratif kemudian denda," jelas Emil. "Urutannya sama. Dan memang dalam kehidupan begitu dulu, ditegur dulu."
Dengan dilayangkannya surat teguran tersebut, Emil berharap Pemkab Bogor mengevaluasi penegakan kedisiplinan di masa pandemi virus corona (COVID-19). Emil juga menjelaskan bahwa pihak yang berwenang memberikan sanksi kepada pihak panitia acara di Megamendung adalah Pemkab Bogor.
"Kalau panitia bukan kewenangan provinsi," terang Emil. "Kita ini provinsi otonomi, jadi kita tidak bisa menghukum langsung."
Menurut Juru Bicara Satgas Covid-19 Jabar, Daud Achmad, surat teguran bernomor 5220/KS.02.20.04/Hukham tgl 21 Nov 2020 tersebut telah dikirimkan pada 21 November 2020. "Surat teguran dari Gubernur untuk Bupati Bogor," tutur Daud lewat pesan singkat.
Sementara itu, kerumunan massa di Megamendung tersebut membuat ditemukannya sejumlah kasus positif COVID-19. "Sudah kami periksa 400 warga yang berkumpul di sana dengan tes swab. Dari 400 orang itu ada lima orang positif (COVID-19)," tutur Emil pada Jumat (20/11).
Menurut Emil, aparat setempat dan jajarannya telah berupaya menertibkan massa dan menegakkan protokol kesehatan kala acara berlangsung. "Tapi kalau (menghadapi) jumlah massa yang banyak, pilihan represif itu ada risiko yang harus diperhitungkan. Nah di situlah risiko pemimpin di lapangan," lanjut Emil.
(wk/Bert)
