Untuk pembangunan di Papua, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan jika pemerintah telah menyiapkan dana yang tidak sedikit. Namun, dana tersebut tidak teralokasi sebagaimana mestinya.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 03 Desember 2020 - 19:53 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) berbicara mengenai pembangunan di Papua. Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menerapkan pendekatan kesejahteraan untuk masyarakat Papua.
Bahkan untuk rencana itu, pemerintah sudah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan di papua bisa benar-benar memberikan hasil yang bermanfaat bagi rakyat di sana.
"Sekarang pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua kita menegaskan bahwa Papua itu dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan," kata Mahfud dalam konferensi pers, Kamis (3/12). "Sudah menyiapkan Perpres, sedang sedang dipelajari agar pembangunan di Papua betul-betul dirasakan oleh rakyatnya."
Untuk pembangunan di Papua, pemerintah juga telah menyiapkan dana yang tidak sedikit. Namun demikian, dana tersebut tidak teralokasi sebagaimana mestinya, dengan kata lain dikorupsi. Menurut Mahfud, adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh para elite di sana membuat dana yang disalurkan pemerintah tidak bisa dirasakan oleh masyarakat Papua.
"Dana yang disiapkan untuk Papua itu besar sekali, tetapi dikorupsi oleh elite-elitenya di sana," tegas Mahfud. "Rakyatnya enggak kebagian. Kita sekarang mengatur bagaimana nih caranya."
Oleh sebab itu, pemerintah tengah menyiapkan cara agar dana ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua. Lebih jauh, ia menyebut jika saat ini pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Aturan ini mencakup dana otsus dan pemekaran wilayah.
Terkait pemekaran Papua, Mahfud berharap agar kepengurusan daerah tersebut bisa lebih dibagi dan teratur. "Tujuan itu semua nantinya adalah kesejahteraan bagi Orang Asli Papua. MPR memantau, DPR memantau Kemendagri yang mengorganisasikan pemerintahannya," ujarnya.
(wk/zodi)
