WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berbicara mengenai anggapan yang menyebut lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bukti pemerintah tidak mampu menjaga kedaulatan negara. Mahfud menekankan jika lepasnya dua pulau tersebut tak berkaitan dengan pertahanan negara.

"Tapi begini, kadang kala kita selalu mengeluh Indonesia ini tidak mampu menjaga kedaulatan. Kita sampai kehilangan Pulau Sipadan-Ligitan," ujar Mahfud di Hotel Mulia, Selasa (15/12). "Saya kira kehilangan Sipadan-Ligitan itu soal historik saja, soal yuridis, bukan soal pertahanan."

Ia pun menyayangkan adanya pihak yang terus-terusan mengungkit kesalahan yang dilakukan pemerintah. Sebaliknya, mereka tidak pernah memuji prestasi yang berhasil dicapai pemerintah. Misalnya ketika pemerintah berhasil pulau baru di Kawasan Aceh Barat, Aceh. Terlebih lagi menurut Mahfud, luas pulau yang baru ini lebuh besar dari Sipadan maupun Ligitan.

"Tapi orang tidak pernah berpikir juga bahwa tahun 2017 itu pemerintah justru mendapat tambahan pulau baru di Aceh Barat sana," lanjut Mahfud. "Yang luasnya 20, 2.000 kali Pulau Sipadan-Ligitan, baru diakui PBB sejak tahun 2017."

Hal-hal semacam inilah yang disayangkan Mahfud. "Kita tidak pernah menyebut itu, apalagi memberi pujian. Sebaliknya kekecewaan terhadap hilangnya Sipadan dan Ligitan," ungkap Mahfud.

Diketahui, perseteruan terkait Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi antara RI dengan Malaysia pada awal tahun 2000 lalu. Karena perseteruan tak kunjung usai akhirnya kedua pihak membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Indonesia pun harus menelan pil pahit ketika Mahkamah Internasional menetapkan kawasan Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari kedaulatan wilayah Malaysia, pada 17 Desember 2002.