Sang mantan Gubernur DKI Jakarta memberikan sejumlah saran untuk mengatasi banjir besar yang terjadi. Bahkan banjir tersebut diprediksi bakal separah situasi pada 2020.
- Elvariza Opita
- Minggu, 21 Februari 2021 - 00:02 WIB
WowKeren - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat menjadi trending topic di tengah bencana banjir yang tengah menerjang DKI Jakarta dan sejumlah daerah sekitarnya. Tentu saja hal ini tak lepas dari polarisasi politik ditambah dengan fakta bahwa Ahok pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Namun meski kini sudah tak lagi berkecimpung di dunia pemerintahan daerah, Ahok masih berkenan memberikan pendapatnya perihal banjir yang menerjang Ibu Kota. Dalam pernyataannya sebagaimana dilansir dari Detik News, Ahok menegaskan bahwa banjir bisa diatasi apabila ada gerak cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pusat serta pemda. Sedangkan sejatinya program yang diusung pun masih sama, yakni normalisasi sungai dan pembenahan daerah aliran sungai (DAS).
"Normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar," tegas Ahok, Sabtu (20/2), kembali menegaskan "pentingnya" penggusuran bangunan di DAS.
Sepanjang menjabat dahulu, Ahok memang dikenal berani melakukan penertiban bangunan di DAS. Namun kalau akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jadi menempuh langkah tersebut, maka harus diiringi dengan solusi seperti memberi rumah susun dengan harga terjangkau.
"Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah," ujar Ahok. "Disuruh beli rakyat gaji UMP apalagi gaji nggak menentu, mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen. Jangankan DP 0 persen, kalau gaji UMP, mana bisa cicil pokoknya."
Tak disangka, Ahok pun menegaskan bahwa program tersebut bukan miliknya ataupun gubernur sebelumnya yakni Joko Widodo. "(Program) itu sudah ada sejak zaman Pak Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY," kata Ahok, bak menyindir banyaknya pihak yang berusaha membenturkan kubu-kubu politik tertentu di tengah bencana yang terjadi.
"Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah (lain) harus memikirkan apa program-program karena umumnya belum ada kajian. Di DKI semua sudah lengkap," terangnya. "Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada. Dan jika tidak ada perubahan kajian program yang ada, tinggal kerjakan saja."
Kebijakan demi mengatasi banjir dan kemacetan, kata Ahok, tak semestinya mementingkan populismenya. "Semua dilakukan untuk bereskan transportasi, banjir dan mengadministrasikan keadilan sosial saja. Ini soal menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan dan profesional atau tidak selama menjabat," paparnya.
Ia sangat berharap program yang sudah dirancang untuk mengatasi banjir bisa segera dilaksanakan atau tahun depan situasi yang sama akan kembali terjadi. "Penggalian lumpur yang program Bank Dunia itu harus dikerjakan agar volume tampungan air lebih besar. Sebagian tanah di Jakarta bisa dibuat sumur resapan, tetapi sebagian besar tidak bisa karena air laut sudah masuk dan jenis lapisannya beda," pungkasnya.
(wk/elva)
