Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan pihaknya menghentikan pemberian santunan kepada keluarga korban COVID-19 lantaran tak memiliki anggaran untuk program tersebut.
- Nidya Putri
- Senin, 01 Maret 2021 - 10:50 WIB
WowKeren - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini buka suara terkait penghentian pemberian santunan Rp 15 juta kepada keluarga korban virus corona (COVID-19) yang menjadi sorotan sebelumnya. Risma mengatakan jika keputusan itu diambil karena pihaknya tak memiliki anggaran untuk program tersebut.
"Dapat dari mana uangnya?" kata Risma di sela penyerahan bantuan masker, di Balai Kota Surabaya, Minggu (28/2). "Jadi enggak mungkin saya mengadakan juga dari mana."
Risma mengatakan program tersebut sebenarnya tak diizinkan karena melampaui kewenangan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos, Sunarti. "Sebetulnya itu enggak boleh, sudah melampaui kewenangan dari Direktur (Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos, Sunarti). Pertama, itu kesalahan administrasi," ujarnya.
Menurut Risma, program santunan kepada keluarga korban COVID-19 juga tak terdata dengan jelas. Ia pun menyatakan jika Kemensos tak memiliki anggaran untuk memberikan santunan tersebut sejak tahun lalu. "Kedua, saat itu tidak dihitung berapa jumlah korban. Sehingga saat itu kurang duitnya. Untuk tahun lalu saja kurang (uang)," tuturnya.
Mantan wali kota Surabaya itu mengatakan pihaknya juga tak bisa menggeser anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak COVID-19 untuk bantuan santunan Rp 15 juta per keluarga korban. "Kan enggak mungkin yang besar di Kemensos untuk bantuan sosial, itu warga sudah menunggu, enggak mungkin dipindah," terangnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan jika regulasi yang meniadakan santunan ini terkait dengan kehati-hatian pemerintah dalam menetapkan pos-pos anggaran. "Pemerintah pastinya menganggarkan segala program nasional dengan teliti dan sesuai tingkat prioritas yang ada," tutur Juru Bicara Satgas COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, Selasa (23/2).
Pasalnya, saat ini jumlah pasien COVID-19 yang meninggal di Indonesia setiap harinya cukup tinggi, sebuah fakta mengerikan yang terus berusaha ditekan oleh pemerintah dan otoritas terkait. Senada, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen juga menilai jika keputusan pemerintah ini tak lepas dari mempertimbangkan ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tanah Air sekarang.
(wk/nidy)
