Menkeu Sebut Ada Celah Korupsi Atas Anggaran Dana Pemulihan Ekonomi Sebesar Rp 699,43 Triliun
Instagram/smindrawati
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 699,43 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut ada risiko korupsi.

WowKeren - Pandemi COVID-19 selama satu tahun di Indonesia berdampak banyak kepada beberapa aspek seperti kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Dalam mengatasi permasalahan perekonomian nasional, pemerintah menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 699,43 triliun untuk pemulihan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan nilai yang cukup tinggi untuk Program Pemulihan Ekonomi (PEN), Sri Mulyani menyebut bahwa ada risiko tindakan kriminal seperti korupsi.

Sri Mulyani menyampaikan risiko korupsi harus bisa diminimalisir. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat melalui seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu dilakukan. Menkeu menegaskan tidak hanya pengawasan yang terintegrasi, di internal kementerian/lembaga terkait juga sudah diawasi.


"Aksi pencegahan korupsi adalah langkah yang dibutuhkan dalam satu kondisi yang extraordinary, sebab mereka (koruptor) yang juga melakukan extraordinary crime," ujar Sri Mulyani dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4). "Tidak hanya soal tindakan dan law enforcement yang tegas dan kredibel, tapi juga edukasi dan komunikasi, tata kelola yang baik dan integritas."

Menkeu menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang diresmikan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pencegahan Korupsi Tahun 2021. Tak hanya mengenai pencegahan korupsi, SKB tersebut juga memuat bidan perizinan dan tataniaga, keuangan negara, serta penegak hukum reformasi birokrasi.

Sri Mulyani menjabarkan bahwa pencegahan korupsi yang efektif dan efisien akan dapat dilihat dari kinerja kementerian/lembaga terkait. "Pencegahan korupsi yang efektif dan efisien tentu akan diterjemahkan dalam kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda yang makin baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab, dan bebas korupsi," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya akan menjaga pengelolaan keuangan negara untuk tetap akuntabel, transparan, serta profesional. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan negara cukup luas yakni penerimaan, belanja, pembiayaan, dan kekayaan negara.

(wk/wahy)

You can share this post!

Related Posts