Gibran 'Lawan' Satgas COVID-19 dan Izinkan Mudik Lokal di Solo, Apa Kata Ganjar Pranowo?
Instagram/pemkot_solo
Nasional
Mudik di Tengah Corona

Wali Kota Gibran Rakabuming menyebut aktivitas warganya kebanyakan mencakup Solo Raya sehingga sulit melakukan penyekatan selama periode larangan mudik lokal.

WowKeren - Kawasan Solo Raya yang meliputi Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen diketahui masuk wilayah aglomerasi. Namun berdasarkan ketetapan terbaru, warga di wilayah ini pun tidak diperkenankan melakukan mudik lokal.

Kendati demikian, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ternyata punya pandangan berbeda. Ia menilai mudik lokal di kawasan Solo Raya masih bisa diizinkan.

"Nanti kami koordinasikan lagi ya. Tapi sejauh ini masih kami bolehkan," ujar Gibran ketika dijumpai di Balai Kota Solo, Jumat (7/5).

Gibran blak-blakan mempertanyakan cara menyekat batas kota Solo dengan daerah lain. Karena pada dasarnya wilayah Kota Solo sendiri sangat kecil dan kawasan Solo Raya juga sudah menyatu antara satu dengan lainnya.

"Karena Solo itu kecil banget kok. Masih kami bolehkan," tutur Gibran. "Nanti penyekatan seperti apa kalau mudik lokal nggak diperbolehkan?"


Namun putra pertama Presiden Joko Widodo itu tetap mengimbau warga untuk mengurangi mobilitasnya. "Tapi untuk aktivitas harian ya Solo pasti melibatkan Solo Raya," pungkasnya.

Lantas apa kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas sikap "keras kepala" ini? Tidak spesifik menyoroti keputusan Gibran, Ganjar hanya menegaskan izinnya bagi warga Jateng yang memang bekerja antarkota atau antarkabupaten di kawasan aglomerasi.

"Kalau mereka kerjanya antarkabupaten dipersilakan, tapi kalau tidak ya mengikuti ketentuan umum," tegas Ganjar saat melakukan Ground Breaking pembangunan Masjid Agung di Purwokerto. "Ketentuan umum sudah ada syaratnya, mungkin dia mau melahirkan terus bawa orang sakit dan sebagainya."

Ganjar tak menampik masih banyak warganya yang nekat mencoba mudik, bahkan beralasan hendak lamaran dan semacamnya. Namun kembali politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan, kebijakan larangan mudik semata ditetapkan demi mencegah terjadinya ledakan klaster kasus positif COVID-19.

"Sebenarnya bisa maju atau mundur, dan kemarin waktu kita tanya ternyata hanya satu orang yang dites. Nah kalau itu nanti jadi klaster lamaran seperti yang pernah terjadi di Boyolali kan bahaya," jelasnya. "Jadi ini sebenarnya yang kita sampaikan kepada mereka."

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts