Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah akan menambah bansos selama PPKM Darurat yang semula hanya berupa tunai menjadi ada beras seberat 10 kilogram.
- Elvariza Opita
- Rabu, 07 Juli 2021 - 17:57 WIB
WowKeren - Menjelang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) dimulai pada Sabtu (3/7) kemarin, pemerintah telah memastikan bantuan sosial akan kembali diberikan kepada masyarakat. Belakangan Menteri Sosial Tri Rismaharini juga memastikan bansos tersebut dibagikan dalam wujud uang tunai kepada 10 juta penerima.
Kini rupanya pemerintah akan menambah komponen yang diberikan kepada penerima manfaat bansos PPKM Darurat. Disampaikan Mensos Risma, terdapat tiga jenis bansos yang akan dibagikan dan bakal ditambah dengan bantuan beras sebanyak 10 kilogram.
Ketiga jenis bansos yang dimaksud Risma adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). BST dan PKH disalurkan masing-masing bagi 10 juta penerima plus menerima beras sebanyak 10 kg," kata Risma dalam siaran persnya, Rabu (7/7).
Mantan Wali Kota Surabaya itu menyebut, beras sejumlah 10 kilogram akan disalurkan lewat Perum Bulog. "Penerima BST dan PKH menerima beras sebanyak 10 kg yang disalurkan oleh pihak Bulog bukan oleh bank, ya," tegasnya, sekaligus merujuk pada fakta bahwa Perum Bulog memiliki jaringan di seluruh Indonesia.
Sedangkan untuk penyaluran BST bulan Mei dan Juni 2021, disebutkan Risma, akan diberikan lewat PT Pos Indonesia. Bansos ini senilai Rp600 ribu. Sedangkan untuk PKH akan disalurkan lewat Himpunan Bank Negara (Himbara).
Diterangkan Risma pula, penyaluran bantuan itu sebenarnya sudah dimulai sejak pekan lalu dan dilakukan secara bertahap seiring dengan pembaruan data. Namun saat ini yang menjadi prioritas adalah masyarakat-masyarakat di daerah yang menerapkan PPKM Darurat.
"Jadi sesuai dengan instruksi Presiden agar mengakselerasi Bansos di minggu ini," tegas Risma. "Sehingga bisa segera membantu masyarakat."
Untuk kelancaran pemberian bansos, pemerintah disebut sudah mengalokasikan senilai Rp6,1 triliun untuk 10 juta penerima BST. Lalu Rp13,96 triliun untuk 10 juta penerima PKH, sedangkan Rp45,12 triliun untuk 18,8 juta penerima BPNT.
Sebab seperti disampaikan pula oleh Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah sangat mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat kecil yang terdampak oleh pembatasan ketat seperti saat ini. "Bukan, Presiden bukan bicara ekonominya. Tapi rakyatnya itu lho, rakyat kecilnya. Kalau ini (pembatasan aktivitas) terjadi berlama-lama, yang menderita itu rakyat kecil," ujar Luhut, Selasa (6/7).
(wk/elva)
