Beberapa waktu belakangan, penyaluran bansos di sejumlah daerah mengalami kendala, termasuk DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya mengirim surat kepada Mensos untuk segera menyelesaikannya.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 03 Agustus 2021 - 15:21 WIB
WowKeren - Pandemi COVID-19 telah menyerang Indonesia selama lebih dari satu tahun, sehingga menimbulkan dampak bagi masyarakat. Pemerintah pun turut membantu masyarakat marjinal dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos.
Akan tetapi belakangan ini, ada sejumlah masalah atau kendala dalam penyalurannya kepada masyarakat. Hal ini membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirim surat kepada Menteri Soial (Mensos) Tri Rismaharini.
Menanggapi hal tersebut, Risma mengaku tidak tahu soal surat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu. Akan tetapi, dirinya membenarkan jika sempat ada permintaan untuk menyalurkan bansos tunai (BST) lewat bank. Seperti yang diketahui, biasanya Kemensos menyalurkan BST melalui PT. Pos Indonesia.
"Kemudian kita rapatkan ternyata Bank DKI kalau enggak salah minggu yang lalu, apa dua minggu yang lalu, ya dua minggu yang lalu, Bank DKI menyatakan tidak bisa, karena harus membuat rekening baru," tutur Risma dalam konferensi pers, Selasa (3/8). "Nah kemudian, kita tawarkan ke bank yang lain, untuk dengan bank-bank demikian pula akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT. Pos Indonesia, dan Alhamdulillah, sekarang sudah 95 persen untuk BST."
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Surabaya itu menuturkan bahwa dalam menyalurkan BST kepada masyarakat tidak membutuhkan waktu sampai satu setengah bulan. Meski demikian, ia memastikan bahwa pihaknya akan tetap membuka komunikasi soal data BST ini dan teknis penyalurannya. "Silakan komunikasi dengan kami, InsyaAllah kami akan buka semuanya, tidak ada yang ditutupi," tandas Risma.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari sempat mengatakan bahwa ada sekitar 99.450 penerima BST yang pencairannya tertunda karena bermasalah dengan datanya di Kemensos. Penundaan itu dikarenakan data dari keluarga penerima manfaat (KPM) dobel. Maka dari itu, Dinsos DKI Jakarta memutuskan untuk menunda pencairan BST kepada mereka.
Mengetahui ada penundaan pencairan BST terhadap warganya, Anies pun langsung mengirim surat kepada Risma untuk meminta data yang valid agar bisa segera dicairkan. "Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name by address siapa saja yang mendapat BST Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan data," jelas Premi.
(wk/tiar)
