Sebelumnya, diketahui bahwa para pastor Keuskupan Timika menyampaikan mengenai gencatan senjata. Hal ini lantas memicu respons dari Menko Polhukam Mahfud MD.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Senin, 01 November 2021 - 14:10 WIB
WowKeren - Konflik yang terjadi di Papua hingga saat ini masih terus berlangsung. Aparat Polri dan TNI pun selalu bersiaga di kawasan rawan teror atau serangan dari kelompok separatis di sejumlah daerah Papua.
Terbaru, muncul seruan gencatan senjata di Kabupaten Intan Jaya. Hal ini lantas mendapat respons dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud mengatakan bahwa selama ini, ia selalu mengikuti terus perkembangan di Intan Jaya, termasuk seruan Keuskupan di Timika dan LBH Papua.
Selain itu, Mahfud juga terus memantau update terkini dari Polri, TNI, dan Badan Intelijen Nasional (BIN). Ia mengatakan bahwa telah meminta agar aparat Polri dan TNI melakukan tindakan terukur agar masyarakat sipil tidak menjadi korban.
"Sebenarnya, seperti masyarakat tahu, Polri dan TNI sudah sangat berhati-hati, melindungi warga sipil," terang Mahfud kepada wartawan, Senin (1/11). "Tapi seperti Anda tahu, OPM itu selalu menyerang dari belakang dan menjadikan warga sipil sebagai tameng dan korban."
Lebih lanjut, Mahfud menuturkan bahwa OPM terkesan selalu mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Seperti yang diketahui, saat ini, Presiden Joko Widodo tengah berada di luar negeri dan bertemu dengan tokoh-tokoh G20. Menurutnya, hal ini dimanfaatkan oleh OPM.
Padahal, menurut Mahfud, di lembagalembaga internasional yang resmi, tidak pernah mengagendakan masalah separatisme Papua. Selain itu, selama ini, penanganan secara rutin terkait situasi keamanan di Papua sudah ada standar dan prosedurnya.
Mahfud menekankan bahwa pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengenai hal tersebut lantaran baik berdasarkan Keppres Nomor 20/2020 maupun Undang-Undang Nomor 2/2021, pimpinan pembangunan di Papua adalah Wapres. Maka dari itu, secara khusus, akan mengadakan rapat di bawah pimpinan Wapres.
"Dunia internasional melihat Papua seperti melihat daerah-daerah lain misalnya masalah penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bukan soal disintegrasi," papar Mahfud.
(wk/tiar)
