WowKeren - Pimpinan MPR RI meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Desakan ini tidak lepas dari dua kritikan yang disampaikan, yakni soal pemotongan anggaran dan etika kinerja Sri Mulyani.

Desakan ini kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Negara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa pengangkatan maupun pencopotan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Kalau itu kan urusannya presiden, mengenai pengangkatan dan seterusnya pergantian menteri," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresideinan, Rabu (1/12). Dengan demikian, semua keputusan berada di tangan Jokowi, termasuk akan mengikuti arahan Pimpinan MPR atau tidak.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR dari DPD Fadel Muhammad mengungkap permintaan agar Jokowi mencopot Sri Mulyani dari amanahnya sebagai Menkeu. "Maka kami, ini atas nama Pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan," tutur Fadel, Selasa (30/11).

"Karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," imbuh Fadel. Desakannya didasarkan pada pemotongan anggaran yang dilakukan Sri Mulyani untuk Pimpinan MPR.

Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo menyoroti Sri Mulyani yang tidak menghargai lembaga tinggi negara yakni MPR.

"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," kata Bamsoet.

Berbagai kritikan itu sebelumnya juga sempat ditanggapi oleh Sri Mulyani. Lewat keterangan tertulisnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa terpaksa mangkir dari rapat karena harus menghadiri pertemuan lain yang lebih urgen. Ia juga menjelaskan dasar refocusing anggaran yang kemudian diprotes Fadel.