Sebagai informasi, untuk proyek pembangunan IKN baru menghabiskan anggaran sekitar Rp466 triliun. Menkeu Sri Mulyani lantas membeberkan sumber dana yang digunakan.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 18 Januari 2022 - 16:29 WIB
WowKeren - Pemerintah saat ini tampaknya tengah fokus untuk pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru. Sebelumnya, DPR juga telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi UU Ibu Kota Negara.
Sementara mengenai anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan IKN baru itu, sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yakni mencapai hingga Rp466 triliun. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa dana untuk proyek tersebut tidak akan membebani APBN.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa tahapan pembangunan IKN itu cukup panjang yakni sampai dengan tahun 2045. Ia bahkan menyebutkan bahwa tahapan di tahun 2022 hingga 2024 adalah tahapan paling kritis. Maka dari itu, pemerintah pun segera mempersiapkan rencana induk yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).
"Aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi triger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum pembangunan selanjutnya dan untuk menciptakan jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahannya," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (18/1).
Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan bahwa dalam rencana induk tersebut, juga akan dilihat akses untuk menju IKN. Selanjutnya, identifikasi wilayah dan kawasan pemerintahan, serta kawasan inti pemerintahan.
"APBN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar. Belanja pembangunan seperti komplek pemerintahan, kemudian infrastruktur dasar, seperti bendungan, listrik dan telekomunikasi. " beber Sri Mulyani. "Sebagian dalam bentuk KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha). Itu pasti akan butuh dukungan APBN, apakah dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund atau bentuk dukungan lainnya."
Sri Mulyani menambahkan pada tahapan awal itu, pemerintah diketahui akan mengeluarkan banyak dana untuk belanja barang. Sementara untuk tahapan setelah tahun 2025, akan ada tambahan implikasi yang terasa pada belanja pegawai.
Menurut Sri Mulyani, pada jangka menengah, maka ada tambahan tunjangan akibat konsekuensi pemindahan itu lantaran konsep tersebut adalah new way of living dan working. Meski demikian, ia memastikan bahwa pembangunan IKN tidak akan menganggu penanganan COVID-19 yang masih menjadi prioritas untuk saat ini.
Di sisi lain, kata Sri Mulyani, di tahun depan, defisit anggaran harus kembali pada level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Artinya 2022-2024, penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi dan IKN ada di dalam APBN yang akan didesain. "Dan pada saat yang sama, defisit 3 persen mulai 2023 semuanya tetap terjaga," tandas Sri Mulyani.
(wk/tiar)
