Wacana kenaikan tarif untuk menuju stupa Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu itu memicu polemik di kalangan masyarakat. Gubernur Jateng pun mengusulkan agar kenaikan tarif tersebut ditunda.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 07 Juni 2022 - 23:21 WIB
WowKeren - Pada pemberitaan sebelumnya, pemerintah berencana akan menaikkan tarif naik Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu. Hal ini lantas memicu respons publik hingga menjadi sebuah polemik.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diketahui telah mengusulkan kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menunda rencana menaikkan tarif naik Candi Borobudur. Kini usulan dari Ganjar itu disebut telah diterima oleh Luhut.
Ganjar menilai bahwa masih diperlukan beberapa langkah sebelum akhirnya diberlakukan kenaikan tarif untuk ke puncak Candi Borobudur. Apalagi banyak masyarakat yang melayangkan protes akan hal tersebut.
Sebagaimana diketahui, beberapa hari terakhir, muncul kabar terkait dengan rencana harga tiket Candi Borobudur yang dibanderol sebesar Rp750 ribu per orang untuk wisatawan lokal. Beragam respons dari masyarakat pun bermunculan atas wacana tersebut.
Maka dari itu, Ganjar mengusulkan kepada Luhut untuk menunda rencana kenaikan tarif naik Candi Borobudur itu. Menurutnya, penetapan tarif tersebut masih perlu dikaji lagi bersama Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Balai Konservasi Borobudur.
"Saya sampaikan kepada beliau, ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan dan beliau setuju," ujar Ganjar usai bertemu dengan Luhut di Rumah Dinas Gubernur Puri Gedeh, Selasa (7/6). "Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, di-postpone dulu, dan memang TWC sama bali sedang komunikasi, maka masyarakat tidak perlu resah. Itu penting untuk disampaikan."
Lebih lanjut, Ganjar menerangkan bahwa penataan di kawasan Candi Borobudur memang masih terus dilakukan. Maka dari itu, ia menuturkan harus dicarikan skema-skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke atas Candi Borobudur, baik dengan pembatasan kuota, maupun dengan instrumen lain seperti salah satunya penentuan tarif masuk.
"Kita postpone dulu, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, 'Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana'," beber Ganjar.
(wk/tiar)
