Rencana pemberangkatan para member BTS untuk melakukan wajib militer hingga kini masih belum ketok palu akan keputusannya, dan kini muncul usulan lain yaitu dilakukan secara polling.
- Takiara
- Rabu, 31 Agustus 2022 - 15:53 WIB
WowKeren - Keputusan wajib militer dari anggota BTS (Bangtan Boys) kembali disampaikan baru-baru ini. Dilaporkan bahwa pihak berwenang militer sedang mengusulkan bahwa keberangkatan wamil BTS dilakukan lewat polling dari masyarakat.
Pada Rabu (31/8), pihak berwenang militer Korea Selatan dilaporkan sedang mempertimbangkan rencana untuk melakukan jajak pendapat publik atau polling yang hendak melibatkan publik.
Berdasarkan kabar yang beredar, pihak berwenang mempertimbangkan cara tersebut untuk mendengarkan pendapat orang-orang mengenai permintaan pembebasan militer khusus untuk anggota BTS. Atas hal ini, Menteri Pertahanan Lee Jong Seop memberikan tanggapannya akan hal ini.
Menteri Pertahanan Lee Jong Seop muncul di Majelis Nasional pada pagi hari tanggal 31 dan menjawab pertanyaan dari anggota parlemen Partai Demokrat Seol Hoon bahwa perlu untuk melakukan jajak pendapat mengenai permasalahan wajib militer BTS ini. Menurutnya, ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana orang melihat layanan militer BTS dan menghadapinya.
"Saya telah menginstruksikan mereka untuk melakukan jajak pendapat sesegera mungkin. Kami akan menetapkan tenggat waktu dan membuat keputusan," ungkap Menteri Lee. Diketahui bahwa Menteri Lee juga mengatakan jika pihaknya sangat berhati-hati untuk mempertimbangkan hal ini.
"Kami akan mengambil keputusan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional di berbagai tingkatan, tetapi kami akan membuat keputusan sesegera mungkin," ungkap Menteri Lee kemudian.
Namun, setelah pernyataan Menteri Lee pada pertemuan itu beredar, Kementerian Pertahanan Nasional mengatakan kepada awak media dan memperjelas tujuan dari jajak pendapat yang diusulkan tersebut. Ternyata, hal yang dimaksudkan adalah untuk meninjau lebih lanjut kepentingan wamil untuk para member BTS.
"Pernyataan menteri itu bukan untuk 'membuat jajak pendapat dengan cepat', tetapi untuk 'meninjau apakah perlu'." Tujuannya adalah untuk meninjau detail yang relevan seperti target dan lain-lain," ungkap pihak Kementerian Pertahanan Nasional.
"Jika dilakukan jajak pendapat publik maka akan dilakukan oleh lembaga ketiga, bukan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertahanan Negara untuk memastikan keadilan," kata pihak Kementerian Pertahanan Nasional kemudian.
Sementara itu, hingga kini belum ada keputusan jelas mengenai keberangkatan para member BTS untuk menjalani wajib militer mereka. Keputusan keberangkatan BTS ini sendiri telah melibatkan banyak pihak sehingga perlunya keputusan secara adil.
(wk/taki)
