WowKeren - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengadakan pertemuan dengan pengurus Indonesia Council on World Affairs (ICWA) untuk membahas eskalasi konflik di Timur Tengah. Pertemuan ini berlangsung di kediaman JK di Jakarta pada Jumat (13/3) dan memfokuskan pada pentingnya diplomasi Indonesia dalam mencapai perdamaian global.

Dalam pernyataannya, JK menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum internasional harus menghasilkan dampak nyata di lapangan. "Niat baik tentunya untuk perdamaian. Namun, yang lebih penting adalah praktiknya di lapangan," ujar JK, menegaskan perlunya tindakan konkret dalam upaya perdamaian.

JK juga mengingatkan bahwa ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat tidak hanya menjadi isu politik, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Ia menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak akibat konflik tersebut dapat memicu efek domino yang luas di berbagai sektor.

“Akibat masalah Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika, dampaknya terasa ke seluruh dunia. Efeknya ke mana-mana, mulai dari subsidi, logistik, nilai tukar rupiah, hingga pasar saham,” jelas JK, menggambarkan betapa seriusnya situasi ini bagi perekonomian Indonesia.

Ketua Umum ICWA, Al Busyra Basnur, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa Indonesia memiliki kredibilitas untuk memfasilitasi dialog internasional. Ia mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi darurat melalui Gerakan Non-Blok sebagai langkah konkret untuk mencapai perdamaian. "Indonesia memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menyelenggarakan konferensi internasional yang bermuara pada perdamaian," tegas Al Busyra.

Namun, Al Busyra juga memberikan catatan kritis mengenai keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). Ia mengatakan bahwa ada berbagai polemik terkait mekanisme internal BoP, termasuk masalah keanggotaan dan iuran, yang perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. "Setelah melihat perkembangan dan isi dari BoP serta berbagai polemik yang muncul, kami menyarankan pemerintah untuk mengkaji kembali, bahkan mempertimbangkan untuk keluar dari BoP," tambahnya.

Pertemuan ini diakhiri dengan penegasan pentingnya prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. JK dan ICWA berharap pemerintah Indonesia tetap konsisten dalam memainkan peran diplomatik untuk menjaga stabilitas dunia di tengah dinamika global yang semakin memanas.