WowKeren - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa seluruh petugas haji di Indonesia harus mengedepankan perlindungan dan inklusivitas dalam melayani jamaah haji pada tahun 2026. Dalam pelantikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada 18 April 2026, Irfan menyatakan bahwa fokus utama pelayanan tahun ini akan diarahkan kepada kelompok rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

"Lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap," ujar Irfan dalam keterangan resminya. Penekanan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa semua jamaah, terutama yang memerlukan perhatian khusus, mendapatkan layanan yang layak dan memadai selama pelaksanaan ibadah haji.

Selain menitikberatkan pada aspek pelayanan, Menhaj juga menyoroti pentingnya integritas petugas haji. Irfan memperingatkan agar tidak ada satu pun petugas yang menyalahgunakan kewenangan atau memberikan pelayanan yang bersifat diskriminatif. "Kepercayaan jamaah tidak boleh dikhianati. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan. Petugas haji harus menjadi teladan dalam kejujuran dan akhlak pelayanan," tegasnya.

Dalam hal kebijakan teknis, Irfan menjelaskan bahwa skema murur (melintas di Muzdalifah) dan tanazul (pengajuan pindah kloter) merupakan bagian dari upaya perlindungan jamaah. Ia menginstruksikan PPIH untuk melakukan pendataan yang valid serta memberikan edukasi yang utuh kepada jamaah agar tidak terjadi simpang siur informasi. Hal ini penting untuk memastikan setiap jamaah mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai pelaksanaan haji.

Irfan juga memberikan perhatian khusus pada tata kelola pembayaran dam (denda). Ia mewajibkan jamaah yang melaksanakan dam di Arab Saudi untuk melalui Proyek Adahi sebagai mekanisme resmi pemerintah agar prosesnya akuntabel dan transparan. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh aspek ibadah haji berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi teknis embarkasi, Menhaj meminta seluruh petugas memastikan kesiapan data yang presisi. Ini mencakup dokumen perjalanan, pra-manifest, penempatan jamaah, hingga layanan kesehatan dan distribusi kebutuhan yang harus tertata rapi sejak di tanah air. Irfan menekankan bahwa semua persiapan harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan jamaah.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan peneguhan amanah untuk menghadirkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan nyata sejak dari embarkasi," pungkas Irfan. Ia mengajak seluruh anggota PPIH, baik yang hadir secara luring maupun daring, untuk bekerja solid sebagai satu kesatuan demi kelancaran ibadah haji 2026. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ibadah haji tahun ini dapat berlangsung dengan lebih baik dan memberikan pengalaman yang positif bagi semua jamaah.