WowKeren - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan keprihatinan terhadap praktik kecurangan yang marak terjadi dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026. Dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2026, Puan menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan untuk mencegah terulangnya kecurangan di masa mendatang.

Puan menyoroti tingginya angka kecurangan yang terdeteksi dalam gelombang awal UTBK SNBT 2026, yang dimulai pada 21 April lalu. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 2.640 peserta yang diduga melakukan kecurangan dengan berbagai cara, mulai dari penggunaan joki dengan identitas palsu hingga pemalsuan dokumen.

“Berbagai temuan kecurangan yang masih terjadi di UTBK 2026 menjadi tantangan serius bagi integritas kompetisi pendidikan nasional,” ujar Puan. Dia menjelaskan bahwa modus kecurangan yang ditemukan meliputi penggunaan alat komunikasi tersembunyi dan berbagai taktik manipulatif lainnya untuk mengelabui pengawas di lokasi ujian. Bahkan, panitia juga mencurigai adanya sindikat joki profesional yang kini terancam sanksi pidana.

Puan menambahkan bahwa fenomena ini sudah melampaui pelanggaran individu dan menjadi pola berulang yang semakin kompleks. “Ketika ruang seleksi dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran ujian, tetapi menyangkut fondasi etika pendidikan kita,” tegasnya.

Dengan adanya total 871.496 peserta yang bersaing untuk mendapatkan sekitar 260.000 kursi di perguruan tinggi negeri (PTN), Puan menekankan pentingnya menjaga prinsip meritokrasi dalam sistem seleksi. Ia mendorong pemerintah dan panitia pelaksana untuk segera melakukan adaptasi terhadap sistem dan teknologi pengawasan yang lebih baik.

“Setiap bentuk kecurangan merusak kepercayaan terhadap mekanisme seleksi yang adil. Setiap celah harus menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya,” tambahnya.

Puan juga menegaskan bahwa negara harus memastikan integritas dalam proses seleksi melalui pembaruan sistem yang adaptif dan berbasis mitigasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan seleksi tidak hanya diukur dari jumlah pelanggar yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan negara untuk mempersempit ruang gerak kecurangan tersebut.

Lebih jauh lagi, Puan mengingatkan bahwa penanganan masalah kecurangan ini harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan tidak hanya aspek teknis pengawasan tetapi juga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan. “Kejujuran akademik tidak bisa dibentuk hanya di ruang ujian, tetapi harus menjadi bagian dari proses pendidikan sejak dini. Ini soal bagaimana sistem pendidikan kita membentuk nilai kejujuran dan makna kompetisi yang sehat,” pungkasnya.