WowKeren - Pakar pendidikan Prof. Susanto memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2026. Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai bagian penting dalam mewujudkan amanat konstitusi terkait pendidikan yang merata di Indonesia.

Menurut Prof. Susanto, kedua model sekolah tersebut memiliki peran yang saling melengkapi. Sekolah Rakyat ditujukan untuk memberikan pendidikan kepada kelompok rentan, sementara Sekolah Garuda diharapkan menjadi model sekolah yang unggul dan berstandar tinggi. "Kedua model tersebut sangat penting sebagai bentuk pengejawantahan konstitusi. Sekolah Garuda mesti ada karena konsepnya menyiapkan SDM berdaya saing global, sementara Sekolah Rakyat perlu karena masih banyak kelompok rentan, termasuk di Jakarta," ungkapnya saat dihubungi di Jakarta.

Selain menyoroti model sekolah, Ketua Umum PP Asosiasi Akademisi Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia (ASADIKTISI) ini juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menyediakan bantuan smartboard sebagai bagian dari transformasi digital di lingkungan pendidikan. Ia menekankan bahwa pentingnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi tersebut agar dapat mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing. "Terkait bantuan smartboard, ini bagus. Ini transformasi ke arah digitalisasi sekolah. Tinggal inovasi pemanfaatannya yang perlu ditingkatkan agar SDM berdaya saing lahir dari sistem pendidikan yang hebat," tambahnya.

Saat ini, model Sekolah Garuda telah diimplementasikan di SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta. Sementara itu, Sekolah Rakyat sudah memiliki tiga titik utama di Jakarta, yaitu Sentra Mulyajaya di Pasar Rebo, Sentra Handayani di Bambu Apus, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Margaguna di Gandaria Selatan. Selain kebijakan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya memperkuat akses pendidikan melalui Program Sekolah Swasta Gratis. Tercatat sebanyak 103 sekolah swasta, mulai dari jenjang SD hingga SLB, akan digratiskan pada tahun ajaran 2026/2027 untuk meringankan beban masyarakat di lima wilayah kota administrasi.