Program subsidi minyak goreng curah bakal disetop menyusul harga di pasaran yang mulai turun. Pemerintah bakal menerapkan kewajiban domestic market obligation sebagai gantinya.
Hingga saat ini, harga minyak goreng di sejumlah daerah Indonesia masih mahal. Akan tetapi, Jokowi menyampaikan saat ini pemerintah telah menemukan titik terang dan solusi.
Menko Marives Luhut bercerita bahwa ia secara mendadak diminta Presiden Jokowi untuk mengurusi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia belakangan ini.
Presiden Joko Widodo meminta Luhut Binsar Panjdaitan untuk ikut turun tangan mengurusi masalah minyak goreng. Luhut disebut berperan layaknya seorang sutradara.
Harga minyak goreng di sejumlah daerah dikabarkan mengalami penurunan usai pemerintah mencabut larangan ekspor. Penurunan harga itu disebut karena pasokan minyak goreng yang melimpah.
Isu kelangkaan minyak goreng yang membuat harganya melambung tinggi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi perbincangan. Namun Presiden Jokowi membandingkan harga minyak goreng dengan negara lain di dunia.
Komisi VI DPR RI bakal memanggil Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi untuk menjelaskan sejumlah persoalan terkait kasus minyak goreng. Mendag Lutfi rencananya bakal dipanggil minggu depan.
Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor CPO dan turunnya, dan kembali membuka kegiatan tersebut pada Senin (23/5) pekan depan. Lantas bagaimana dengan harga minyak goreng di Indonesia?
Kini untuk membeli minyak goreng curah masyarakat harus menggunakan KTP. Hal itu untuk memonitor ketersediaan pasokan minyak goreng melalui aplikasi Simirah.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan keputusan pembukaan kembali keran ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng itu salah satunya atas pertimbangan ada 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit.
Presiden Jokowi sebelumnya telah melarang ekspor minyak goreng guna memenuhi kebutuhan nasional. Namun kini Jokowi telah mencabut larangan ekspor minyak goreng.
Kementerian BUMN bakal mendistribusikan minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu kepada para warga miskin. Minyak goreng tersebut rencananya bakal didistribusikan ke 5 ribu titik di Indonesia.
Massa yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) ini menuntut adanya evaluasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO. Pihak Istana Negara pun sempat menyambangi massa di lokasi demo.
Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah. Namun kebijakan ini tampaknya membuat rugi para petani sawit, sehingga menuntut untuk mencabut aturan tersebut.
Sejumlah poster berisi tuntutan tampak dipasang di atas tumpukan kelapa sawit tersebut. Salah satunya bertuliskan, 'Petani Sawit Malaysia Full Senyum, Petani Indonesia Merana'.
Aksi demo pada Selasa (17/5) besok disebut akan diikuti lebih dari 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dari 22 provinsi dan 146 kabupaten/kota.
Seperti yang diketahui, pemerintah telah melarang untuk mengekspor bahan mentah minyak goreng dan minyak goreng. Akan tetapi tampaknya masih ada oknum yang melanggar aturan itu.
Harga minyak goreng hingga kini masih mahal dan pasokan minyak goreng curah juga menjadi langka. Pihak pengusaha lantas mengungkapkan alasan harga minyak goreng masih mahal meski pemerintah telah menerapkan larangan ekspor.
Petani sawit kini mulai bingung dan kian khawatir dengan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Pasalnya, pemerintah belum memberi solusi soal harga sawit yang makin anjlok.
Sebelumnya, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma sempat mengatakan bahwa saat ini harga minyak goreng curah mengalami tren penurunan.