Kebijakan Presiden Jokowi soal larangan ekspor minyak kelapa sawit itu tampaknya memberikan dampak negatif bagi para petani di Indonesia. Hal ini berbeda dengan kondisi di negara tetangga, Malaysia.
Isu kelangkaan minyak goreng di Indonesia hingga saat ini belum juga selesai. Bahkan kembali ditemukan sebuah kapal kargo asing yang diduga akan selundupkan minyak goreng ke luar negeri.
Menurut Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, larangan ekspor akan dicabut saat harga minyak goreng curah mencapai Rp 14 ribu per liter.
Kantor Staf Kepresidenan RI menyebut saat ini harga minyak goreng curah berangsur-angsur mulai turun. Meski begitu, KSP menyebut masih butuh waktu untuk menentukan hasil akhirnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengungkapkan kebijakan larangan ekspor tersebut akan diberlakukan hingga harga minyak goreng curah mencapai Rp 14 ribu per liter.
KSAL Yudo Margono mengingatkan bahwa TNI AL tak segan menangkap kapal-kapal yang masih bandel mengeskpor CPO. TNI AL pun telah mengamankan 18 kapal yang diduga melanggar hukum.
Larangan ekspor minyak goreng sawit dan bahan bakunya akhirnya resmi diberlakukan. Amerika Serikat dan Rusia pun ikut memberikan tanggapan mengenai kabar larangan ekspor tersebut.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lantas mengungkapkan kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng tersebut akan berlaku hingga kapan.
Lonjakan harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia terjadi pasca Indonesia mengumumkan larangan eskpor. Kini harganya pun tembus Rp 22,38 juta per ton.
Sikap berbeda ditunjukkan pengusaha dan petani sawit terkait kebijakan Jokowi melarang ekspor CPO. Pengusaha dan pengamat melontarkan kritik sementara petani memberikan dukungan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Lantas akankah harga minyak goreng di Indonesia turun? Berikut penjelasannya.
4 orang ditetapkan jadi tersangka dalam kasus mafia minyak goreng. Ternyata salah satu tersangka adalah orang dalam dari pihak Kementerian Perdagangan sendiri.
Pedagang pasar tradisional nyatanya masih mengalami kesulitan mencari pasokan minyak goreng curah. Para pedagang pun mengungkap salah satu alasan kesulitan yang mereka alami.
Aparat kembali menemukan aksi penyelewengan atas pasokan 78 ton minyak goreng curah bersubsidi di tingkat distributor. Aksi itu terbongkar usai satgas pangan melakukan sidak di Jakarta Selatan.
Pemkab Mamuju menggelar Pasar Ramadhan, di mana juga menyediakan 9 ton minyak goreng yang dijual dengan harga murah. Sebagaimana diketahui, harga minyak goreng saat ini memang tengah melambung tinggi.
Gerakan Masyarakat Awasi Kartel menemukan ada 11 industri MGS yang masih belum mendistribusikan minyak goreng curah subsidi. Padahal para pelaku industri telah berkomitmen pada Peraturan Menteri Perindustrian No.8/2022.
Keberadaan minyak goreng saat ini tampaknya masih berada pada kelangkaan. Tidak hanya itu, harga minyak goreng pun masih sangat tinggi, hingga memicu reaksi dari Menteri BUMN terhadap pihak swasta.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng ini akan disalurkan mulai pekan depan.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat. Namun hal ini memicu isu adanya unsur politis dalam penyaluran bantuan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng diusahakan akan cair pada bulan Ramadhan 2022.