WowKeren - Keberadaan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika yang sudah cukup lama membuat Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan untuk mendapatkan saham di perusahaan tambang tersebut. Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, keinginan itu sudah diungkapkannya sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang yudhoyono.

"Kita dulu ada 17 item yang kemudian diakomodir Presiden ada 11, salah satunya adalah permintaan saham," ungkap Lukas. "Waktu itu memang kita minta di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum berakhir, 10 persen itu harus untuk Papua."

Meski demikian, dia mengakui jika belum ada mekanisme yang pasti mengenai proses pembelian saham tersebut. Hal ini dikarenakan secara materil Pemprov Papua tidak memiliki kemampuan untuk membayar saham yang diyakini bernilai puluhan triliun rupiah tersebut.

"Mekanisme pembayarannya seperti apa, tahun buku atau cara lain, tapi 10 persen ini bagaimana bisa kita dapat karena itu biayanya besar," sambungnya. "Itu mekanisme terbaik untuk keamanan Papua."

Namun, dia juga menegaskan jika pemprov tidak akan melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini pihak swasta, untuk terlibat dalam proses pembelian saham Freeport bagi Papua. Lukas pun mengingatkan jika Pemprov Papua harus mendapat saham Freeport karena hal tersebut sangat berkaitan dengan segala aspek kehidupan Papua.

"Kita tidak punya uang, tapi kalau melibatkan pihak ketiga ini akan berdampak tidak bagus bagi kami. Pengalaman Newmont sudah ada, jadi yang terbaik itu yang kita minta," lanjutnya. "Kita juga harus lihat model blok Mahakam, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kenapa kita tidak cari seperti itu untuk di Freeport."

"Ada yang bilang pemerintah mau ambil semua, ini bukan persoalan ekonomi saja, ini juga pearsoalan politik," sambungnya. "Kita diskusi terus supaya masa depan Freeport ada kepastian dan investasi bisa jalan."