WowKeren - Minggu (10/1) kemarin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar Rapat Kerja Nasional. Acara tersebut berlangsung di Hall D Jakarta International Expo, Kemayoran.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengkritik proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Pihaknya menilai jika kebijakan di bidang pembangunan berubah-ubah seiring bergantinya pemimpin dan lebih sering maju mundur.

"Saya sering berseloroh, inilah produk pemilihan langsung, ���pemimpin visi misi��� lima tahunan," tutur Megawati. "Lama-lama saya berpikir, Indonesia ini suka berdansa, maju satu langkah, mundur sepuluh langkah. Seperti poco-poco."

Menanggapi kritikan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara. Menurutnya, program yang dilakukan saat ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun dan sudah sesuai undang-undang.

"Kan kita ada juga rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun, dan kita juga mengikuti rencana jangka panjang itu," kata Jusuf Kalla. "Bahwa setiap 5 tahun itu memang harus diisi, tetapi tidak boleh keluar dari rencana jangka panjang itu. Itu undang-undang."

Tak hanya mengkritik, Megawati juga sempat mengusulkan untuk membentuk kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Akan tetapi, JK menilai pembentukan GBHN tidaklah mudah lantaran juga harus mengubah Undang-Undang Dasar (UUD).