WowKeren - Keberadaan transportasi berbasis online tampaknya menjadi polemik baru bagi angkutan umum biasa. Hal tersebut membuat para supir taksi dan kopaja yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (14/3).

Meski sudah mendapat surat untuk memblokir jenis transportasi online dari Menhub, Menkominfo memilih melakukan pertemuan dengan wakil Grab dan Uber terlebih dahulu. Selasa (15/3), Menteri Rudiantara juga sempat menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah ini.

Dari hasil pertemuan tersebut, Rudiantara menjelaskan jika keberadaan tranportasi online disambut baik oleh masyarakat sehingga tidak bisa dihentikan. Meski begitu, memang harus ada cara agar aplikasi ini bisa dimanfaatkan dengan efisien.

"Intinya ada aturan, ada UU memang. Tapi ada fakta aspirasi masyarakat yang menginginkan layanan transportasi umum yang lebih nyaman dan terjangkau," ujar Rudiantara. "Aplikasi online itu suatu keniscayaan. Bagaimanapun akan datang, tidak bisa disetop. Justru harus kita manfaatkan untuk proses yang lebih efisien."

Rudiantara menuturkan harus ada izin yang jelas untuk mengatur jenis tranportasi online tersebut. Menurutnya, akan lebih baik jika Grab dan Uber bisa diwadahi dalam bentuk koperasi khusus. Ia bahkan mengaku siap membantu perizinan agar jenis transportasi ini bisa berjalan.

"Ya membantu proses perizinan agar ini bisa cepat jalan," ungkap Rudiantara. "Izin dalam bentuk koperasinya, untuk mewadahi yang memiliki kendaraan-kendaraan pribadinya. Dan ini sudah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan DKI. Semua berusaha supaya ini semua bisa jalan dan pengemudi konvensional juga merasa ini fair."