WowKeren - Akhir-akhir ini marak terjadi aksi demonstrasi terkait adanya transportasi berbasis aplikasi atau online ‎di beberapa daerah di Tanah Air. Aksi tersebut bahkan tidak jarang menjurus pada aksi anarkis hingga memakan korban.

Mengenai kondisi tersebut, Ketua DPP Organda Karwil 2, Wilayah DKI, Jabar dan Banten, Shafruhan Sinungan pun mengaku menyesal. Ia menilai jika tindak kekerasan itu merupakan akumulasi dari kekecewaan para pengemudi angkutan konvensional terhadap banyaknya transportasi online.

"Sekarang di wilayah Tangerang, Malang, Jogja, Bandung dan lain-lain lebih fokus pada kendaraan roda dua. Seperti kejadian di Tangerang, kok angkot tega menabrak pengemudi Grab, ini karena akumulasi dari kekecewaan sekian lama sehingga dihajar," kata kata Shafruhan dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

"Organda tidak pernah menentang bisnis transportasi. Yang Organda sesalkan adalah tentang aturannya," ungkap Shafruhan. Pihak Organda juga menilai jika pemerintah terlambat memberi peraturan yang jelas antara transportasi konvensional dan berbasis online.

Hingga saat ini, pemerintah hanya mengatur tentang keberadaan dan operasional ojek online. Revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 juga belum mencantumkan aturan kendaraan roda dua sebagai transportasi umum.

"Perusahaan aplikasi ini masif merekrut kendaraan-kendaraan pribadi termasuk roda dua.‎ Kalau wilayah ini abu-abu terus, akan ada konflik terus. Ini kan kendaraan roda dua bukan untuk angkutan umum," jelas Shafruhan. Jika belum ada peraturan resmi dari pemerintah, maka aksi-aksi demonstrasi serupa dikhawatirkan masih akan terus berlangsung.