WowKeren - Topik tentang pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta tengah ramai dibahas. Kabarnya wacana tersebut akan segera dilakukan proses pengkajian.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan jika kajian pembentukan ibu kota baru akan menghabiskan biaya yang cukup besar. Setidaknya sekitar Rp 7 miliar.

Ia menjelaskan jika anggaran tersebut digunakan untuk melakukan tinjauan beberapa titik di luar Pulau Jawa yang dipertimbangkan menjadi ibu kota baru. Anggaran untuk hal tersebut telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017.

Meski begitu ada kemungkinan dana yang dihabiskan akan lebih dari itu. Mengingat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga memiliki anggaran tersendiri.

"PUPR dan ATR juga sudah punya anggaran, sehingga tambahan anggaran ini (Rp7 miliar di Bappenas) untuk memastikan kajiannya komprehensif sehingga bisa mendukung perencanaan yang matang," jelasnya.

Meski begitu, Bambang mengatakan jika anggaran kajian tersebut tidak akan membebankan APBN. Pasalnya pemerintah juga mempertimbangkan opsi pembiayaan swasta dan kerja sama dengan Badan Usaha (Public Private Partnership/PPP).

Sedangkan terkait lokasi, Bambang menjelaskan jika pemerintah bisa membangun kota di lahan yang telah dimiliki sehingga tidak perlu melakukan pembebasan lahan dan memberikan ganti rugi. "Alokasi tanah kami pikirkan. Soal penyusunan awal anggaran, semangatnya lebih ke efisiensi dan tidak mengganggu operasional kementerian itu," pungkasnya.