WowKeren - PT Inalum resmi membeli sebagian saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan demikian, kepemilikan saham Indonesia atas PTFI meningkat dari 9 persen menjadi 51,2 persen.

Presiden Joko Widodo menerima laporan dari sejumlah menteri terkait hal tersebut pada Jumat (21/12) siang. Jokowi pun menyebut hal ini sebagai salah satu momen bersejarah.

"Disampaikan saham PT Freeport sudah 51,2 persen beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayarkan," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang. "Hari ini adalah momen bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973."

Presiden Jokowi juga mengaku kepemilikan saham PTFI ini akan dimanfaatkan sedapat mungkin untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasalnya, dengan kepemilikan mayoritas saham tersebut, pendapatan negara tentu juga akan meningkat. "Kepemilikan mayoritas ini tentu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," terang sang Presiden.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua beserta rakyatnya akan mendapatkan hasil keuntungan tambang tersebut. Baik dari keuntungan aktivitas maupun keuntungan dari pajak.

"Juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada," jelas Presiden Jokowi. "Dan tentu saja Papua dapat pajak daerahnya."

Tak hanya mendapat laporan mengenai kepemilikan saham, Presiden Jokowi juga dilapori mengenai proses izin lingkungan hidup terkait tambang dan pembangunan smelter. Presiden pun menyampaikan apresiasinya.

"Terakhir juga tadi saya mendapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan smelter," tutur Presiden Jokowi. "Semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplet dan tinggal bekerja saja."

Diketahui, PT Inalum telah membayar USD 3,85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto. Biaya ini digunakan untuk membeli sebagian saham FCK dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI, sehingga kepemilikan PT Inalum meningkat dari 9 persen menjadi 51,2 persen. Kepemilikan 51.23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23 persen untuk PT Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.