WowKeren - Walaupun sudah berusaha memberikan perubahan ke arah yang lebih baik untuk rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi tak henti-hentinya diterpa isu negatif. Salah satunya yang menuduh bahwa Jokowi pro asing.

Menanggapi isu tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin memberikan fakta yang menyanggah hal tersebut. Melalui Ace Hasan Sadzily, Timses Jokowi menunjukkan hasil kerja pemerintah saat ini dengan membeberkan fakta terkait saham PT Freeport.

Ia mengatakan bahwa sebesar 51 persen saham PT Freeport dikuasai oleh PT Inalum. Perolehan saham mayoritas ini merupakan rekor baru dalam sejarah sejak pertama kali PT Freeport beroperasi di Indonesia. Perolehan tersebut pada akhirnya juga ditujukan untuk kemakmuran bangsa.

“Ini torehan sejarah yang sangat penting. Setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973 baru sekarang kepemilikan saham mayoritas dikuasai bangsa Indonesia,” ujar Ace selaku juru bicara TKN dilansir Liputan6 pada Sabtu (22/12). “Kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Berkat penguasaan saham sebesar itu, otomatis perolehan royalti serta pajak juga akan meningkat. Dari jumlah saham tersebut, rakyat Papua akan memperoleh jatah sepuluh persen. Tak hanya itu, penghasilan tersebut akan ditambah dengan perolehan pajak daerah.

“Selain itu, masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada,” tambah Ace. “Tentu saja di Papua juga akan mendapatkan pajak daerahnya.”

Dengan adanya fakta ini, maka tidak benar jika Jokowi dinilai memihak asing. Kepemilikan Indonesia atas setengah lebih saham PT Freeport menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi pro rakyat. Presiden yang gemar blusukan ini selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Jadi tak tepat rasanya jika Presiden Jokowi selama ini sering dituding selalu pro asing,” imbuh Ace. “Telah beliau buktikan, salah satunya, dengan penguasaan saham Freeport ini.”

Upaya ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk membuka diri terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki demi kemakmuran rakyat. Meski begitu, Indonesia berusaha untuk tetap melakukannya lewat kerja sama yang menguntungkan.

“Yang terjadi di sini bukti ke dunia bahwa Indonesia membuka diri pengelolaan SDA-nya dan tetap mengikuti prinsip konstitusi kami,” kata Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dilansir cnbcindonesia pada Sabtu (22/12). “Tapi kami melakukannya dengan friendly, profesional, dan partnership yang menguntungkan.”