WowKeren - Presiden Joko Widodo menyatakan akan meningkatkan gaji para perangkat desa. Ia menyebut akan memberikan upah setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II A. Hal itu ia sampaikan pada pertemuan dengan para perangkat desa di Istora Senayan, Jakarta pada Senin (14/1).

Sebelumnya, komunitas perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Ponorogo berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka menagih janji Jokowi yang akan meningkatkan penghasilan perangkat desa.

Jokowi lantas memastikan bahwa pemerintah akan segera mengabulkan peningkatan upah tersebut. "Sudah kita putuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa segera disetarakan dengan golongan IIA," tegas Jokowi.

Kendati demikian, janji Jokowi meningkatkan gaji para perangkat desa setara PNS Golongan II A ini menuai pro dan kontra. Meski banyak orang menyambut antusias kebijakan tersebut, di sisi lain banyak pula yang menaruh kecurigaan.

Kritikan disampaikan oleh sejumlah kepala desa di Yogyakarta. Kepala Desa Playen Gunung Kidul, Surahno misalnya. Ia menaruh kecurigaan bahwa janji tersebut hanya disampaikan pada tahun politik untuk menarik simpati. Ia juga mempertanyakan mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk meningkatkan gaji para perangkat desa ini.

"Ini kan masuk tahun politik, sudah dari dulu sering keluar janji-janji manis ketika tahun politik seperti saat ini," ucap Surahno seperti dilansir dari TribunNews pada Selasa (15/1). "Gaji perangkat daerah diambil dari ADD sebesar 30 persen, sedangkan 70 persen untuk anggaran rumah tangga. Kalau sekarang gaji di desa Playen lancar hingga tutup tahun kemarin, tetapi ada juga perangkat (di desa lain) yang tidak mendapatkan gaji ( dari ADD)."

Meski mengaku senang jika benar gaji perangkat desa bisa ditingkatkan seiring dengan beban kerja yang naik, Surahno tetap mempertanyakan kejelasan sumbernya. "Kalau sampai terealisasi ya saya senang-senang saja, tetapi harus jelas sumbernya dari mana. Harapannya gaji dapat bersumber dari pemerintah dan dapat ditransfer melalui rekening pribadi," pungkas Surahno.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menegaskan akan memberikan fasilitas BPJS ketenagakerjaan bagi para perangkat desa. Capres nomor urut 01 ini meminta para perangkat desa untuk menunggu selama dua minggu. "Saya sudah perintah paling lama dua pekan setelah ini. Jadi bapak ibu sekalian, ditunggu dua minggu akan segera dikeluarkan revisi PP sehingga bisa dilaksanakan," tegas Jokowi.