Adanya penurunan jumlah maksimal forward di lain sisi juga akan menyebabkan menurunnya jumlah penyebaran fakta.
- Wahyu
- Selasa, 29 Januari 2019 - 10:13 WIB
WowKeren - WhatsApp belum lama ini mengumumkan bahwa pihaknya memberikan batasan seorang pengguna untuk meneruskan pesan singkat maksimal hanya lima kali ke pengguna lain. Hal ini dimaksudkan untuk menekan penyebaran hoaks yang kian merajalela.
Terkait hal ini, pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan tanggapan. Juru Bicara PSI Bidang Teknologi Informasi Sigit Widodo mengatakan bahwa pengurangan jumlah forward untuk menekan hoaks kurang efektif.
Sebab, pembatasan jumlah forward tersebut hanya berlaku bagi pengguna aplikasi berbasis Android versi 2.19.15. Sehingga, bagi pengguna yang tidak melakukan update ke versi tersebut ia akan tetap bisa meneruskan pesan singkat ke lebih dari lima pengguna.
“Whatsapp mengurangi forward ke lima penerima baru pada aplikasi berbasis Android versi 2.19.15 ke atas," kata Sigit dilansir dari Kumparan pada Selasa (29/1). "Artinya, jika pengguna masih menggunakan versi sebelumnya dan memilih untuk tidak melakukan update ke versi terbaru, mereka tetap bisa meneruskan pesan ke dua puluh pengguna."
Dalam cuitan Twitter miliknya, Sigit mengatakan bahwa dirinya tidak yakin jika pembatasan jumlah forward mampu meminimalisir penyebaran hoaks. Sebab di lain sisi, adanya pembatasan tersebut juga akan mengurangi penyebaran fakta dan kebenaran.
"Saya tidak pernah percaya pembatasan penyebaran informasi dapat mencegah penyebaran kebohongan," cuit Sigit lewat akun Twitter miliknya pada Jumat (25/1). "Pembatasan penyebaran informasi berarti juga membatasi penyebaran fakta dan kebenaran."
Saya tidak pernah percaya pembatasan penyebaran informasi dapat mencegah penyebaran kebohongan. Pembatasan penyebaran informasi berarti juga membatasi penyebaran fakta dan kebenaran.
— Sigit Widodo (@sigitwid) 26 Januari 2019
Hoax dan kebohongan harus dilawan dgn penegakan hukum, bukan dgn membatasi penyebaran informasi.
Selain itu, pengurangan jumlah forward menurut Sigit masih bisa diakali dengan menggunakan copy-paste. Hal ini justru akan membuat upaya penelusuran siapa yang pertama kali menyebar hoaks menjadi lebih sulit. "Jika ini terjadi, justru akan lebih sulit untuk menemukan penyebar pertama hoaks," kata Sigit.
Untuk itu, Sigit menyarankan pemerintah untuk mengambil solusi lain mengatasi hoaks. Selain melakukan pemblokiran, jalur hukum juga bisa ditempuh untuk memberikan efek jera.
"Blokir bisa jadi solusi sementara jika kontennya sudah sangat meresahkan," tegas Sigit. "Namun yang lebih penting adalah penegakan hukum pada pelakunya untuk menciptakan efek jera."
(wk/wahy)
