Capres nomor urut 01, Joko Widodo, membantah isu posisi Cawapres Ma'ruf Amin akan digantikan oleh Ahok.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 16 Februari 2019 - 16:52 WIB
WowKeren - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah melaporkan surat kabar Indopos ke Dewan Pers. Pengaduan tersebut dilakukan terkait dengan pemberitaan berjudul "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?".
Menanggapi pemberitaan tersebut, Jokowi pun buka suara. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut membantah dan meminta agar fitnah-fitnah seperti itu dihentikan.
"Tidak mungkinlah," tegas Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2). "Kita ini baru menuju kepada yang namanya Pileg dan Pilpres. Jangan diganggu dengan fitnah-fitnah seperti itu."
TKN Jokowi-Ma'ruf pun menilai bahwa pemberitaan tersebut melanggar kode etik jurnalistik. Jokowi lantas menuturkan bahwa fitnah-fitnah semacam itu bersifat tidak mendidik.
"Sangat tidak mendidik," tutur Jokowi. "Sangat tidak mendidik."
Sebelumnya, Ma'ruf sendiri juga telah buka suara soal isu dirinya akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ma'ruf menjelaskan bahwa mengganti Calon Wakil Presiden (Cawapres) tidaklah mudah.
Tak hanya itu, Ma'ruf juga khawatir pemberitaan tersebut bisa dijadikan bahan black campaign atau kampanye hitam. Sehingga hal tersebut dapat merugikan paslon nomor urut 01.
Diketahui, pemberitaan "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?" terdapat dalam koran Indopos edisi 13 Februari 2019. Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, pun mengadukan pemberitaan yang dianggap sebagai fitnah tersebut ke Dewan Pers.
Berita tersebut menampilkan skenario penggantian Ma'ruf Amin oleh Ahok. Selain itu, berita tersebut juga membahas skenario bagaimana Ahok akhirnya menjadi Presiden menggantikan Jokowi.
Ahok sendiri diketahui memang telah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagai partai pendukung Jokowi-Ma'ruf, Ahok disebut Oesman Sapta Odang (OSO) otomatis tergabung dalam tim sukses kubu petahana. Meskipun gagasan tersebut telah ditolak oleh Ketua Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla.
(wk/Bert)
