Prabowo Sebut Kebijakan Tax Amnesty Bukti Adanya Kebocoran Uang Negara
Nasional

Pemerintah Jokowi memberlakukan pengampunan pajak sejak 2016 lalu untuk mengembalikan uang negara yang ada di luar negeri.

WowKeren - Pada 2016 lalu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru untuk memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para wajib pajak atas harta yang selama ini belum pernah dilaporkan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang diambil dari sektor perpajakan.

Adapun latar belakang pemerintah memberlakukan tax amnesty adalah untuk menarik kembali uang WNI yang ada di luar negeri. Mereka disinyalir memarkir uang tersebut di negara-negara yang menjanjikan bebas pajak.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai bahwa keputusan pemerintah untuk memberlakukan pengampunan pajak merupakan bukti nyata adanya kebocoran kekayaan negara. Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan pidato di acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional Aliansi Pencerah Indonesia.

"Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pemerintahan Joko Widodo mengatakan bahwa kekayaan warga negara Indonesia di luar negeri ada sekian ribuan triliun," kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (3/3). "Karena itulah pemerintahan Joko Widodo minta Undang-Undang tax amnesty. Karena dengan tax amnesty diharapkan uang itu bisa kembali."


Prabowo mengatakan bahwa ia sudah pernah mengingatkan para elite politik terkait kebocoran uang negara tersebut pada tahun 1998. Sayangnya, justru banyak dari mereka yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang serius.

Menurut Prabowo, Indonesia kala itu tidak sedang mengalami krisis ekonomi besar-besaran. Mantan Danjen Kopassus itu melihat bahwa angka ekonomi di Indonesia tidak menunjukkan adanya krisis. Dengan kata lain, saat itu yang terjadi adalah kebocoran kekayaan besar-besaran. Hal itu juga sudah ia buktikan dalam bukunya yang berjudul Paradoks Indonesia.

"Ternyata, kekayaan kita masih terus mengalir ke luar. 1998-1999 saya dapat pencerahan," tegas Prabowo. "Dibilang 1998 krisis ekonomi, kalau kita lihat angka-angka tidak ada krisis ekonomi 1998. Saya sudah buktikan dalam buku saya Paradoks Indonesia."

Sayangnya, fenomena tersebut justru mendapat bantahan dari pihak pemerintah sendiri. Prabowo mengaku bingung ada tokoh-tokoh di bangku pemerintahan yang justru mengingkari apa yang sudah dibenarkan oleh pemerintah 2-3 tahun lalu.

"Justru saya agak aneh, agak kaget. Kok sekarang, tokoh-tokoh pemerintah yang sekarang seolah-olah membantah ucapan pemerintah sendiri 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu," ujar Prabowo. "Ini saya tidak mengerti apa yang terjadi di sini, apakah penasihatnya berganti?"

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru