Fadli Zon Soroti Keterlibatan Menteri Di Kampanye Jokowi: Ini Memicu Konflik Kepentingan
Nasional

Fadli mengimbau agar tidak ada keterlibatan aparat birokrasi dalam kampanye untuk menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.

WowKeren - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin melibatkan sejumlah menteri dalam kampanye akbar mereka. Beberapa di antaranya yakni Menteri Sekretaris Negara Paramono Anung, menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, serta Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti adanya keterlibatan menteri pada kampanye Paslon 01. Menurutnya, keterlibatan tersebut bisa memicu terjadinya konflik kepentingan. Padahal, menteri-menteri sebagai penyelenggara negara tersebut harusnya bisa menjunjung independensi dan bersikap netral terhadap gelaran Pemilu.

"Menurut saya ini yang bisa menjadi conflict of interest, konflik kepentingan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3). "Jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri."

Fadli mengatakan bahwa para menteri tersebut pada dasarnya memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye. Namun, menteri-menteri tersebut tak seharusnya ikut serta dalam kegiatan kampanye untuk menjaga sopan santun dalam berpolitik.

Ia kemudian mencontohkan jika menteri membagikan program lalu menjadi juru kampanye. Hal ini, dikatakannya, akan menimbulkan kerancuan antara berbicara sebagai menteri atau Jurkam.


"Misalnya mereka membagi satu program. Misalnya PKH (Program Keluarga Harapan), atau program lain, lalu dia jadi Jurkam," jelas Fadli. "Nah ini kan jadi menimbulkan konflik kepentingan, dia sebagai menteri atau Jurkam."

Untuk itu, ia meminta agar Timses Jokowi-Ma'ruf tidak melibatkan aparat birokrasi maupun TNI. Sebab, baik presiden maupun penyelenggara negara seperti menteri harus menjunjung tinggi komitmen untuk melakukan kampanye secara jujur dan adil.

"Jangan melibatkan aparat-aparat birokrasi, aparat hukum, birokrasi, TNI jangan dilibatkan, dan juga yang lain-lain," ujar Fadli. "Aparatur birokrasi, menteri-menteri itu kan sama aja, sejalan."

Sementara itu, Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily menilai tidak ada yang salah dalam mengikutsertakan menteri-menteri ke dalam kampanye. Sebab menurutnya, menteri adalah jabatan politik.

"Menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan terlibatnya para menteri dalam kampanye di Pilpres 2019 nanti," kata Ace di Kompleks Parlemen Jakarta Selatan, Senin (25/3). "Karena jabatan menteri itu adalah jabatan politik."

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru