WowKeren - Isu pemberian jatah kursi menteri yang digaungkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih ramai dibicarakan. Beragam reaksi dari sejumlah pihak turut mewarnai polemik isu kursi kementerian tersebut.

Salah satunya dari Indikator Politik Indonesia (IPI). Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa kubu Prabowo-Sandiaga perlu menyudahi polemik tersebut. Pasalnya, hal itu dikatakan Burhanuddin dapat mengganggu soliditas partai koalisi pendukung Paslon tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media BPN yang juga merupakan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengumumkan komposisi kursi menteri jika Prabowo menang Pilpres nanti. Adapun dalam pernyataannya itu, ia menyebut pembagian kursi untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) namun tidak mengatakan berapa jumlah untuk Partai Demokrat (PD) yang juga merupakan koalisinya.

Hal-hal semacam ini, dikatakan Burhanuddin mampu memicu perpecahan di lingkup internal partai pendukung Prabowo-Sandiaga. "Statement Pak Hashim kurang strategis, terutama untuk mensolidkan barisan partai pendukung Prabowo," kata Burhanuddin di Cikini, Jakarta, Rabu (3/4).

Padahal menurut Burhanuddin, justru PD lah yang selama ini memberikan kontribusi lebih besar selain Partai Gerindra. "Karena justru jatah, tanda kutip ya, jatah Partai Demokrat tidak disebut. Padahal di antara partai pendukung Prabowo, selain Gerindra, yang paling besar (basis pendukungnya) adalah Demokrat," lanjutnya.

Untuk itu, Burhanuddin menilai perlu adanya klarifikasi mengenai isu tersebut. Sebab jika tidak, hal ini berpotensi akan membangun kekecewaan dari pihak PD sehingga bukan tidak mungkin, partai yang dinahkodai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut enggan melanjutkan dukungan mereka untuk Prabowo, yang mana hal ini juga akan berimbas pada pemenangan Prabowo sendiri.

"Kalau misalnya gagal dinetralisir, itu bisa berefek lebih jauh," tutur Burhanuddin. "Misalnya, Demokrat mematikan mesinnya untuk memenangkan Pak Prabowo, itu kan merugikan kepentingan Pak Prabowo sendiri."

Di lain sisi, isu-isu semacam ini bisa dimanfaatkan oleh kubu Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab walau bagaimanapun juga, isu politik semacam ini tidak dapat dibenarkan.

"Jadi tergantung kepintaran dari partai pendukung Jokowi untuk memanfaatkan isu ini," lanjut Burhanuddin. "Karena terus terang, isu soal jatah menteri buat partai pendukung Prabowo itu politicaly incorrect."