Sandiaga Uno berharap agar proses klarifikasi tersebut nantinya bisa dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa setiap orang berhak menentukan pilihannya.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 09 Mei 2019 - 08:51 WIB
WowKeren - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska), Pekanbaru, Riau, memanggil Ustaz Abdul Somad (UAS). UAS merupakan salah satu dosen di sana yang diduga berpihak pada Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dalam surat teguran yang dilayangkan, KASN meminta UIN Riau untuk mengklarifikasi UAS soal dialognya dengan Prabowo. Namun hingga kini, UAS masih belum bisa dihubungi sehingga pihak kampus masih belum bisa melakukan klarifikasi.
"Sudah (surat KASN diterima Kampus UIN Suska)," kata Rektor UIN Suska Prof Akhmad Mujahidin dilansir dari Detik, Kamis (9/5). "Kan sekarang Ustaz Somad tak bisa dikontak. Jadi kita belum bisa klarifikasi ke beliau."
Adapun alasan Mujahidin tidak bisa memantau kegiatan UAS di luar kampus dikarenakan ustaz tersebut sedang dalam cuti belajar. "Kalau beliau cuti belajar, ya cuti belajar. Kita nggak tahu aktivitas beliau di mana, apakah dengan Prabowo, paling denger-denger gitu saja kan," tutur Mujahidin.
Sementara itu menurut Sandiaga, Indonesia telah menjamin kebebasan rakyatnya untuk menentukan pilihan. Rakyat berhak memilih siapapun dan hal itu wajib dilindungi oleh hukum.
"Ya, menurut saya negeri ini menjamin kebebasan daripada masyarakatnya untuk menentukan pilihan," kata Sandiaga di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Rabu (5/8). "Dan mari kita lindungi hak rakyat untuk memberikan suara mereka."
Sandiaga menilai wajar adanya perbedaan mengingat saat ini adalah era keterbukaan. Nilai-nilai semacam inilah yang harus dijunjung tinggi.
"Kan berbeda itu sangat-sangat indah dan berbeda itu menjadi satu hal yang lumrah di era sekarang, era keterbukaan," jelas mantan Wagub DKI Jakarta tersebut. "Jadi menurut saya ini yang harus kita yakini nilai-nilai luhur kita. Apalagi Ustaz Abdul Somad adalah ustaz yang begitu kita hormati, kita muliakan."
Terkait proses klarifikasi, Sandiaga berharap agar hal tersebut dilakukan sesuai prosedur. "Ya menurut saya tentunya ditempatkan sesuai proporsinya sesuai dengan aturan perundangan. Tetapi kita semua memiliki hak untuk menentukan," ucap Sandiaga.
(wk/zodi)
