Sejumlah elite politik menyoroti sikap Capres 02 Prabowo Subianto yang enggan mengakui hasil Pemilu. Waketum PAN Bara Hasibuan menilai Prabowo harus bisa membeberkan bukti.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 17 Mei 2019 - 15:41 WIB
WowKeren - Sikap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menimbulkan keheranan di antara partai politik. Pasalnya, Prabowo dengan tegas menolak hasil Pilpres karena yakin bahwa Pilpres diwarnai kecurangan. Namun, ia tidak mau membawa persoalan tersebut dengan menggugat ke MK.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan ikut mengomentari sikap Prabowo. Menurutnya, Prabowo tidak bertanggung jawab karena hanya menuding bahwa Pemilu curang namun enggan menyodorkan bukti. Ia menyesalkan pernyataan Prabowo yang tidak akan menerima hasil Pilpres.
"Jadi saya menyesalkan pernyataan atau usulan bahwa tidak akan menerima hasil pemilihan presiden tanpa menyodorkan bukti-bukti akan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif," kata Bara di Senayan, Jakarta, Kamis (16/5). "Itu adalah hal yang tidak bertanggung jawab."
Sebab menurutnya, jika Badan Pemenangan Nasional (BPN) memiliki bukti-bukti kecurangan maka seharusnya bisa disampaikan ke Bawaslu maupun MK. "Apakah itu jalur Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi itu kan sudah jelas," kata Bara.
Terus terang, Bara mengaku hingga detik ini dirinya belum melihat adanya praktik kecurangan yang terstruktur dan masif saat pemilihan presiden. Selain itu juga belum ada indikasi kuat yang bisa mendukung tuduhan semacam itu.
"Sampai saat ini saya terus terang tidak melihat bahwa di pemilihan presiden itu ada kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam level nasional," tegas Bara. "Sampai sekarang belum ada bukti indikasi yang kuat untuk bisa mendukung tuduhan tersebut."
Sementara itu, Prabowo mengatakan bahwa pihaknya terus mengumpulkan bukti kecurangan selama Pemilu. Mulai dari daftar pemilih tetap, politik uang, penggunaan uang rakyat, hingga salah hitung di situs resmi KPU.
Bukti-bukti kecurangan yang ditemukan oleh BPN sudah dilaporkan ke Bawaslu sejak awal. Sayangnya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.
"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU," kata Ketua BPN Djoko Santoso dilansir dari Kompas, Jumat (17/5). "Tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak dihentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur, dan sistematis."
(wk/zodi)
