Anggota BPN Andre Rosiade Kritik Pernyataan Menhan Soal Turun Tangan Pasca Pemilu
Nasional

Juru Bicara BPN, Andre Rosiade menilai pernyataan Menhan kurang tepat karena yang terganggu pasca Pemilu 2019 bukan kedaulatan negara. Menurutnya, yang terganggu adalah orang-orang yang terindikasi mendapat kekuasaan dengan langkah kecurangan.

WowKeren - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menanggapi terkait kerusuhan yang terjadi pada Aksi 22 Mei. Ia mengatakan bahwa Kemenhan tidak akan ragu untuk turun tangan jika akan terjadi lagi aksi serupa. Sebab, aksi-aksi semacam itu dikhawatirkan bisa mengganggu kedaulatan negara. Salah satu tugas Kemenhan adalah untuk menjaga keutuhan UU dan ideologi bangsa.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade menilai pernyataan Menhan kurang tepat karena yang terganggu pasca Pemilu 2019 bukan kedaulatan negara. Menurutnya, yang terganggu adalah orang-orang yang terindikasi mendapat kekuasaan dengan langkah kecurangan.

"Jadi yang mengganggu kedaulatan negara apa? Saya rasa enggak ada orang yang ingin membubarkan NKRI," ujar Andre. Yang ada itu ada indikasi kecurangan luar biasa dalam pemilu ini, lalu rakyat protes, rakyat bersuara terhadap adanya indikasi kecurangan pemilu."

Andre melanjutkan, karena adanya indikasi kecurangan pemilu yang dirasa oleh rakyat, maka mereka bersuara dan melakukan protes. Ia pun menegaskan jika protes yang dilakukan masyarakat tetap melalui jalur yang konstitusional.

"Jadi yang terganggu itu bukan kedaulatan negara, yang terganggu itu karena rakyat bersuara dan BPN menempuh jalur-jalur konstitusional," lanjutnya. "Yang terganggu adalah orang-orang yang terindikasi mendapatkan kekuasaan dengan langkah-langkah kecurangan."


"Jadi ini enggak urusan dengan kedaulatan negara," ucap Andre. "Pendukung Prabowo-Sandi ini adalah orang-orang akan menjadi garda terdepan kalau kedaulatan negara ini terganggu oleh orang asing misalnya."

Selain itu, menurut Andre, tidak ada urgensi yang membuat TNI harus turun tangan pasca Pemilu 2019. Pasalnya, mereka berkomitmen untuk mengambil jalan konstitusional.

"Tidak ada urgensinya TNI turun, karena memang BPN, Pak Prabowo dan Bang Sandi itu kan berkomitmen bahwa jalan yang kita ambil ialah jalan konstitusional. Kami itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi, bukan memakai mahkamah jalanan," tegasnya. "Jadi saya ingin menjelaskan bahwa langkah kami ialah langkah konstitusional bukan makar seperti yang dibangun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab."

Sementara itu, Ryamizard Ryacudu merasa sedih sejumlah purnawirawan TNI terjerat kasus makar. Ia menyebut purnawirawan tersebut telah mengabdi kepada bangsa dan negara sejak lama.

"Terus terang saja di sana yang diperiksa banyak yang purnawirawan, itu senior saya, ada adik-adik angkatan saya," kata Ryamizard, Kamis (30/5), seperti dikutip dari Detik. "Sebagai sama-sama purnawirawan sebetulnya saya melihat ini tidak baik, ini tidak boleh terjadi, kenapa bisa begitu. Jangan menghilangkan image. Mereka-mereka itu sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada bangsa dan negara."

(wk/nris)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!