WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi membuka opsi untuk mengundang maskapai asing agar membuka rute domestik. Hal ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan pada konsumen.

Gagasan ini dilatarbelakangi oleh kondisi mahalnya harga tiket pesawat yang kian dikeluhkan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Mahalnya tiket pesawat salah satunya disebabkan karena minimnya tingkat kompetisi. Oleh sebab itu dengan mendatangkan lebih banyak maskapai dianggap bisa meningkatkan daya saing yang pada akhirnya juga akan berdampak pada harga tiket.

Hal itu seperti yang dikemukakan sendiri oleh Jokowi. "Mungkin kompetisinya kurang banyak," kata Jokowi dilansir dari Kumparan, Sabtu (1/6).

Jokowi menyebutkan bahwa perizinan di Indonesia memungkinkan untuk mengundang maskapai asing turut bermain di wilayah domestik Indonesia. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan efisiensi maskapai.

"Kita akan perbanyak kompetisi ini," tutur Jokowi. "Sehingga mereka (maskapai) akan semakin efisien."

Jokowi menilai bahwa mendatangkan maskapai asing bisa memberikan angin baru pada lingkungan kompetisi industri penerbangan di Indonesia. "Lho kita kan juga terbuka. Yang penting kompetisi lah. Saya kira di dalam negeri sendiri kalau ada kompetisi kan bagus," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara itu, maskapai lokal enggan menanggapi gagasan tersebut. "Saya lagi puasa comment,” ungkap Ketua INACA Ari Askhara masih dilansir dari Kumparan.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen INACA Tengku Burhanudin. "Maaf sementara saya tidak mau komen," ujarnya.

Berbeda halnya dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi menyambut baik ide Jokowi untuk mendatangkan pemain baru dalam industri penerbangan di Indonesia. Ia optimis bahwa gagasan semacam itu bisa saja direalisasikan. "Ya ide pak Presiden bagus sekali. Kita akan mempelajari. Insyaallah itu bisa dilaksanakan," kata Budi.

Namun, jika nantinya rencana itu memang benar-benar direalisasikan, Budi berharap agar maskapai penerbangan juga membuka perusahaannya di Indonesia. Tak hanya itu, ia mengingatkan bahwa sebagian besar sahamnya juga harus dimiliki oleh pemerintah.

"Tentunya memperhatikan azas cabotage bahwa perusahaan asing itu harus memiliki perusahaan di sini," kata Budi. "Di mana dimiliki oleh Indonesia 51 persen. Terus mengikuti syarat-syarat yang lain."