WowKeren - Mahfud MD menganggap dugaan KTP palsu merupakan permasalahan yang biasa ditemukan dalam sengketa pemilu. Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi dugaan 17,5 daftar pemilih tetap (DPT) siluman yang dipaparkan saksi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi pernyataan Mahfud, ketua tim hukum 02, Bambang Widjojanto (BW) menilai hal tersebut tidak memberikan solusi apapun. Menurut BW, seharusnya seorang ahli dapat memberikan solusi terhadap suatu masalah.

"Ada salah seorang ahli, seorang senior mantan pimpinan di MK. 'Oh kalau yang soal NIK, DPT, itu setiap pemilu ada'," kata BW, seperti yang dilansir dari CNN Indonesia. "Pernyataan ini menurut saya bukan pernyataan seorang ahli yang sangat simplisit dan tidak pantas dikutip."

BW mengatakan bahwa seorang ahli tidak seharusnya tidak hanya bicara demikian. Ia menilai, sebaiknya ada solusi yang disodorkan agar masalah serupa tidak kembali ditemui dalam pelaksanaan Pemilu.

"Itu sama juga dia mengatakan kejahatan sudah terjadi dari bertahun-tahun lalu dan itu tidak apa-apa," lanjut BW. "Kalau tahu ada masalah, dia harusnya mengajukan solusi bukan kemudian menjustifikasi masalah ini."

Meski tidak menyebutkan nama Mahfud secara gamblang, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan hal tersebut. "Itu pernyataan Pak Mahfud," tutur Dahnil.

BW kemudian bercanda ketika Dahnil menegaskan nama Mahfud. Ia menganggap Dahnil yang dapat dipersoalkan jika Mahfud merasa namanya dicemarkan.

"Jadi kalau ada apa-apa, Pak Mahfud itu, Dahnil yang mengatakan," tuturnya. "Kalau ada pencemaran nama baik siapa tersangkanya sudah jelas."

Sebelumnya, Mahfud MD juga sempat menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai ketua MK periode 2008-1011 lalu. Ia mengaku menemukan persoalan KTP palsu dalam sengketa hasil pemilihan umum yang dibawa ke MK.