WowKeren - Partai Gerindra menegaskan bahwa Gerindra akan tetap berada di luar pemerintahan pasca Pilpres 2019. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum.

Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafi'i. Syafi'i menanggapi pertanyaan terkait kecenderungan Gerindra apakah akan bergabung dengan koalisi Joko Widodo alias Jokowi. "(Prabowo cenderung) berada di luar pemerintahan," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/7).

Syafi'i tidak menampik adanya perdebatan di antara para kader partai soal posisi Gerindra setelah Pilpres 2019. Namun, keinginan Prabowo untuk tetap berada di luar pemerintah sudah sejalan dengan mayoritas kader. Meski demikian, perbedaan pendapat tersebut dikatakan Syafi'i sudah semakin berkurang.

Menurutnya, hal itu terjadi lantaran Gerindra "sudah biasa" menjadi partai oposisi. "Mungkin karena sudah terbiasa jadi oposisi maka perbedaan pendapat apakah menjadi partai pendukung atau menjadi oposisi itu perdebatannya semakin berkurang," ujar Syafi'i.

Keputusan Gerindra untuk menjadi partai oposisi bukan hanya selama periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden untuk periode 2009-2014 pun Gerindra sudah berada di oposisi.

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai bahwa partai koalisi yang ada di barisan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno memiliki peluang akan merapat ke pemerintah. Tak hanya PAN ataupun Demokrat, namun juga Gerindra.

"Gerindra apakah mungkin? itu mungkin saja terjadi," kata Hendri di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6). "Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah."

Sementara itu, Partai NasDem menilai bahwa bukan keputusan yang baik jika seluruh Parpol bergabung ke koalisi pemerintah, termasuk Gerindra. Hal itu berdasarkan alasan bahwa dalam negara demokrasi, kehadiran Parpol koalisi selalu dibutuhkan sebagai penyeimbang.

"Menurut saya, kalau itu terjadi, malah nggak baik untuk Indonesia dan tidak baik bagi konsolidasi demokrasi Indonesia," kata politikus Partai NasDem Taufiqulhadi dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019). "Karena nggak ada lagi kelompok yang merasa terwakili sebagai oposisi."