Meski demikian, Amien Rais menegaskan bahwa tetap harus ada pihak yang mengawasi kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amien selama lima tahun ke depan.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 16 Juli 2019 - 07:39 WIB
WowKeren - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, meminta agar Joko Widodo dan Ma'ruf Amin diberi kesempatan untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. Meski demikian, Amien juga meminta agar masyarakat tetap mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nantinya.
"Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya," tutur Amien di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, pada Senin (15/7). "Nanti 5 tahun kita awasi."
Oleh sebab itu, Amien mengingatkan kepada parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tak berebut kursi Menteri. "Dan itulah imbas demokrasi. Kalau itu (pembentukan koalisi pemerintahan) terjadi, kita enggak usah ada seperti gempa bumi," ujar Amien.
Selain itu, Amien juga menyebut bahwa pembentukan koalisi pemerintahan seharusnya tak dijadikan dasar rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Menurut Amien, rekonsiliasi semestinya dilakukan tanpa ada iming-iming jatah Menteri.
"Saya ingin katakan, kita sikapi sesuatu yang amat sangat kecillah. Masalah ini (konflik usai Pilpres) jangan dibesar-besarkan. Kemudian seolah akan pecah, akan ada huru-hara. Itu jauh dari kamus bangsa Indonesia," terang Amien. "Kita sudah mengalami berkali-kali lebih dahsyat pun. Ini (konflik usai Pilpres) ecek-eceklah. Ada 1948 di Madiun, ada 1965 PKI. Ini cuma enteng saja. Ini enteng saja enggak usah dibesar-besarkan."
Sebelumnya, Amien sempat menyebut bahwa apabila parpol pengusung Prabowo merapat ke pemerintahan Jokowi, maka hal itu merupakan pertanda kematian lonceng demokrasi. Pasalnya, Amien menilai bahwa harus ada oposisi yang mengawasi jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan.
"Kalau pada bergabung, nanti tak ada lagi yang mengawasi, nanti suara DPR sama dengan suara eksekutif," ungkap Amien di kediamannya di Yogyakarta pada Sabtu (13/7). "Itu pertanda lonceng kematian demokrasi, di mana-mana seperti itu. Kalau parlemen sudah menyuarakan atau jadi jubirnya atau sudah dikooptasi oleh eksekutif, maka demokrasi itu mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali."
(wk/Bert)
