WowKeren - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fahri Hamzah, menyebut bahwa posisi Joko Widodo sebagai Presiden terlalu kuat. Hal ini diungkapkan Fahri dalam acara "Indonesia Lawyers Club" edisi Selasa (30/7).

Acara yang tayang di TV One tersebut mengangkat topik bertajuk "Antara Teuku Umar dan Gondangdia: Kelompok 212 Mau Ke Mana?". Awalnya, Fahri membahas soal sistem Negara Indonesia.

"Sistem kita ini namanya Presidensialisme. Presidensialisme itu tidak ada yang namanya koalisi. Terminologi oposisi tidak ada dalam sistem kita," jelas Fahri. "Presidensialisme itu sistemnya juga disebut sebagai Kongresionalisme. Kenapa? Karena Presidennya dipilih langsung, kongresnya dipilih langsung."

Karena rakyat Indonesia langsung menggunakan hak suaranya untuk memilih dan memberi mandat Presiden, maka posisi orang nomor satu di Tanah Air itu sangat kuat. "Presiden RI ini dipilih oleh masyarakat langsung, nyoblos di kotak suara, di ruangan tertutup. Nyoblos langsung diberi mandat oleh rakyatnya. Karena itu, seorang Presiden itu kuat sekali. Sangat kuat," terang Fahri.

Setelah itu, Fahri menambahkan bahwa pihak oposisi di sistem presidensial juga dipilih sendiri oleh rakyat. Yakni para anggota parlemen di DPR.

Namun, terdapat persoalan dimana Presiden selama ini ditakut-takuti akan dijatuhkan oleh parlemen. Fahri pun menjelaskan bahwa hal tersebut sebenarnya dilarang.

"Pertama itu tidak boleh. Presiden itu terlalu kuat, dia tidak bisa dijatuhkan," ungkap Fahri. "Tidak ada alasan politik menjatuhkan Presiden."

Menurut inisiator ormas Garbi tersebut, Presiden hanya bisa dijatuhkan dalam beberapa kondisi yang telah ditentukan. Di antaranya adalah pengkhianatan terhadap negara, pelanggaran hukum, dan tindak pidana berat lainnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi seharusnya tenang dan fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugas pemerintah. Kritik Fahri itu disebut bermaksud untuk memberi tenaga baru kepada Jokowi.

"Maka tidak ada lagi waktu bagi Pak Jokowi untuk menunggu. Ini krisis ekonomi sudah datang dari depan ini," ujar Fahri. "Kerjakan semua PR (pekerjaan rumah) yang kita punya ini. Sekarang waktunya, tidak perlu menunggu. Tidak perlu menunggu kabinet baru untuk memecat menteri yang memang tidak becus, yang punya banyak masalah. Tidak perlu menunggu Pak! Sekarang waktunya, itu presidensialisme."