Pemerintah diharapkan bisa mengurangi dominasi BUMN dalam pengerjaan proyek negara sehingga mampu menarik para investor yang hendak menanamkan modal mereka ke Indonesia.
- Wahyu
- Jumat, 02 Agustus 2019 - 12:48 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurutnya terlalu mendominasi pengerjaan proyek pemerintah. Hal ini menjadi penyebab susahnya investasi asing masuk ke dalam negeri.
Sementara itu, Indonesia sebagai negara berkembang sedikit banyak bergantung pada investasi untuk menggerakkan roda perekonomian. Menurut Sri, masalah investasi ini menjadi isu yang amat penting. Dominasi BUMN yang terlalu berlebihan dikhawatirkan akan membuat para investor enggan menanamkan modal mereka ke Indonesia.
"Kalau kita ingin meningkatkan produktivitas, teknologi, dan inovasi, aturan investasinya, utamanya FDI (penanaman modal asing)," ujar Sri Mulyani di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (1/8). "Ini menjadi isu yang sangat kritikal. Investasi tidak akan datang kalau mereka lihat BUMN terlalu mendominasi."
Ia menilai tidak seharusnya proyek pemerintah didominasi oleh BUMN. Sebab, swasta juga pada dasarnya dipersilakan untuk ikut ambil bagian dalam proyek pemerintah tersebut. Dengan begitu, diharapkan dapat menarik investor sehingga akan berimbas pada perkembangan ekonomi Indonesia. "Kita semua ingin melihat Indonesia menjadi tempat ekonomi yang berkembang dan menciptakan daya tarik," lanjut Sri.
Untuk itu, pemerintah akan terus memperkuat stabilitas. Tak hanya untuk meningkatkan produktivitas namun juga mobilitas barang dan jasa. "Kita terus memperkuat fondasi kita. Untuk bisa menciptakan momentum itu, produktivitas meningkat, EoDB (ease of doing business) bagus, kemudian apa yang disebut mobility barang dan jasa juga meningkat," tutur Sri.
Pemerintah dinilai perlu mengurangi dominasi BUMN dalam proyek ekonomi pemerintah agar pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh lembaga pemeringkat Moody's Investors Services dikutip Indonesia Investments.
"Karena sektor swasta ragu untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur," tulis Moody. "Indonesia sangat bergantung pada perusahaan konstruksi milik negara untuk membiayai program ini."
(wk/wahy)