WowKeren - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) yang pernah diberikan pada Joko Widodo alias Jokowi ditarik kembali. Gelar tersebut disematkan pada Jokowi kala dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada 2010 silam.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai bahwa Jokowi tak laik menyandang gelar tersebut. Hal tersebut tak lepas dari sikap Jokowi yang seolah mendukung upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ya, tentu ini menyikapi sikap Jokowi yang terus menerus bergeming dengan tuntutan publik," kata Adnan dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (24/9). "Bahwa RUU KPK yang lahir dan menjadi UU baru itu sebenarnya membunuh KPK."

Dukungan terhadap pelemahan KPK tersebut terlihat dari keputusan Jokowi yang menyetujui revisi UU terkait lembaga antirasuah beberapa waktu lalu. Meski RUU ini ramai menuai protes, namun tetap saja pada akhirnya Jokowi mengiyakannya.

Tak cukup sampai di situ. Jokowi juga tidak mencoret calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak tak baik. Hal-hal semacam ini cukup menjadi alasan mengapa Jokowi tak laik menerima gelar antikorupsi tersebut.

"Dan pertanyaannya apakah dengan UU KPK itu Jokowi tetap laik menerima BHACA?" lanjut Adnan. "Karena BHACA adalah penghargaan untuk para tokoh, masyarakat, tokoh di pemerintahan yang memiliki reputasi dan rekam jejak dalam memberantas dan melawan korupsi."

Terkait hal ini, Adnan berencana untuk melanjutkannya ke pihak BHACA. "Iya ini baru ide-ide saja nanti akan kita konkretkan," imbuhnya.

Sebelumnya, juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga mempertanyakan revisi UU KPK. Ia heran mengapa hanya UU KPK saja yang harus direvisi sedangkan masih ada UU lain yang justru perlu diperbaiki.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya kuda troya yang sengaja disusupkan dalam tubuh KPK. Langkah-langkah semacam ini menurutnya sangat jelas menunjukkan bahwa sedang terjadi upaya pelemahan KPK.