WowKeren - Presiden Joko Widodo menemui puluhan tokoh, mulai dari akademisi, seniman, hingga budayawan, di Istana Merdeka pada Kamis (26/9). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk menegakkan demokrasi di Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut bahwa kebebasan pers hingga menyampaikan pendapat merupakan pilar demokrasi yang harus terus dijaga dan dipertahankan. Ia juga meminta agar tak ada yang meragukan komitmennya dalam menjaga kehidupan demokrasi Indonesia.

"Saya ingin menegaskan kembali komitmen saya pada kehidupan demokrasi di Indonesia, bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan," ujar Jokowi. "Jangan sampai Bapak, Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini (menjaga demokrasi)."

Selain itu, Jokowi juga mengaku ingin menyampaikan sejumlah hal yang terjadi belakangan ini. Di antaranya adalah soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla), masalah Papua, hingga revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan (UU KPK). "Juga yang berkaitan dengan demonstrasi-demonstrasi pada beberapa hari ini," lanjut Jokowi.

Sementara itu, pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh kondang Tanah Air. Di antaranya adalah Mahfud MD, Quraish Shihab, Christine Hakim, hingga Butet Kertaradjasa.

Jokowi sendiri turut didampingi oleh para staf kepresidenan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, hingga staf khusus Sekretaris Kabinet Alexander Lay.

Diketahui, para mahasiswa telah melakukan aksi unjuk rasa terkait berbagai persoalan sejak Senin (23/9). Mulai dari Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai bermasalah, hingga Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang dinilai justru melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut.

Tak hanya mahasiswa, para petani juga berkumpul untuk mendesak DPR membatalkan RUU Pertanahan. Para petani tersebut bahkan beramai-ramai melakukan aksi menyobek kertas berwarna hijau muda yang merupakan simbol sertifikat tanah. Mereka berharap agar aksi ini bisa membuat Presiden Jokowi paham bahwa rakyat tak hanya membutuhkan sertifikat tanah namun perlindungan nyata dari negara.

"Sertifikat bukan bagian dari reforma agraria," kata orator aksi di depan Silang Monas, Depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). "Maka secara simbolik kami akan merobeknya."